Komdigi Satukan 27 Ribu Aplikasi Pemerintah Lewat SPBE

Uzone.id – Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menyampaikan bahwa praktik digitalisasi sektoral sudah tidak relevan.

Pemerintah perlu menyatukan sistem (integrasi) agar layanan publik berjalan dalam satu arsitektur nasional.

Sejauh ini, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah memang telah melaksanakan SPBE secara mandiri sesuai dengan kapasitas masing-masing.

“Saat ini ada banyak sekali duplikasi aplikasi, ada sekitar 27 ribu aplikasi dan ini tersebar di seluruh kementerian, lembaga, baik di pusat maupun daerah. Ini menjadi pekerjaan rumah besar untuk kita integrasikan dalam satu program SPBE," ujar Nezar Patria dalam Rapat Kerja bersama Komite I Dewan Perwakilan Daerah RI, Selasa (20/01).

Nezar Patria menjelaskan bahwa integrasi SPBE ini bertujuan untuk memangkas tumpang tindih sistem, menyederhanakan alur layanan, dan memastikan data antar instansi saling terhubung.

Sementara itu, bagi masyarakat, integrasi ini berarti layanan publik yang lebih mudah diakses dan konsisten di berbagai daerah.

“Tujuannya agar layanan publik lebih terintegrasi dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat, sembari menumbuhkan ekosistem digital lokal,” ungkap Nezar.

Kemudian, di tingkat daerah, Komdigi turut mendorong penyelarasan sistem digital dengan infrastruktur nasional yang telah disiapkan pemerintah pusat. Termasuk Pusat Data Nasional dan API nasional sebagai tulang punggung pertukaran data layanan.

Komdigi juga mencatat kemajuan fondasi pemerintahan digital nasional. Hasil pengukuran Indeks Transformasi Digital Nasional menunjukkan skor nasional meningkat dari 50,1 pada 2022 menjadi 54,3 pada 2024. Pilar pemerintahan digital tercatat mengalami kemajuan stabil.

Meski demikian, Nezar menekankan bahwa fase berikutnya menuntut penguatan strategi data, integrasi layanan, dan standar keamanan informasi agar SPBE benar-benar menciptakan birokrasi yang efisien dan terpercaya.

Ia menegaskan bahwa SPBE adalah agenda nasional yang hanya dapat berjalan jika pusat dan daerah bergerak dalam satu arah.

“Transformasi digital perlu kita pandang sebagai agenda nasional yang dijalankan secara bersama antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga seluruh wilayah dapat berperan secara setara dalam mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional,” tutupnya.