Komdigi Spill Ada 12 Perusahaan AS Mau Investasi untuk Smart City RI

Uzone.id – Menkomdigi, Meutya Hafid, mengadakan pertemuan bilateral bersama Wakil Menteri Perdagangan untuk Perdagangan Internasional Departemen Perdagangan AS, Marisa Lago, dan Duta Besar AS untuk Indonesia, Kamala Shirin, Senin (18/11). 

Salah satu topik pembahasan yang disinggung dalam pertemuan tersebut adalah pengembangan smart city. Menkomdigi menyebut bahwa ada 12 perusahaan asal Amerika yang menunjukkan minatnya untuk berinvestasi dalam pengembangan smart city Indonesia. Sayangnya, belum ada daftar siapa saja yang termasuk ke dalam 12 perusahaan tersebut.

Rencana ke depannya, perusahaan-perusahaan tersebut akan berkunjung ke Jakarta, Denpasar, dan IKN untuk mengeksplorasi peluang investasi. Besar harapan lewat kerja sama tersebut dapat mempercepat pengembangan infrastruktur digital dan meningkatkan konektivitas. 

Proyek smart city sendiri telah berjalan selama satu dekade di Tanah Air. Jakarta menjadi kota pertama yang memulai proyek smart city di tahun 2014, disusul kota besar lain seperti Bandung, Surabaya, dan Yogyakarta. 

Di Surabaya, kota tersebut terus menerapkan berbagai inovasi dalam upaya menjadi smart city, salah satunya dengan menerapkan sistem tilang online. Selain itu, pihak swasta juga turut berpartisipasi dalam membantu mewujudkan konsep smart city, salah satunya lewat kehadiran aplikasi smart city Matakota.

Kemudian, di tahun 2017, Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo)—sekarang Komdigi—menyelenggarakan program ‘Gerakan Menuju 100 Smart City’, yang sampai tahun ini tercatat ada 241 kabupaten/kota yang masuk dalam program Kota Cerdas Kominfo. 

Catatan Smart City Indez (SCI) tahun 2024 menunjukkan jika tiga kota di Indonesia yakni Jakarta, Medan, dan Makassar berhasil menduduki peringkat 103, 112, dan 114 dari total 142 kota di dunia. 

Adapun tantangan dari penerapan smart city di Indonesia berkaitan dengan biaya yang cukup besar. Harga perangkat yang mendukung untuk mewujudkan smart city terbilang cukup mahal dan sulit diperoleh. 

Selain itu, belum semua kota punya infrastruktur yang memadai untuk mengimplementasikan internet of things (IoT). Nantinya, setelah infrastruktur kota tersebut telah menyanggupi, wilayah tersebut dapat membangun command center atau data center. 

Dan, yang tak kalah penting, pemerintah kota perlu menyiapkan masyarakat untuk menerima perubahan ke arah digitalisasi. Agar, ketika pemerintah telah menghadirkan layanan berbasis digital, masyarakat sudah siap memanfaatkannya agar pelayanan yang diberikan bisa maksimal.