Komdigi Tindak Hornet, Minta Apple dan Google Hapus Aplikasinya

Uzone.id - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) meminta Apple dan Google menghapus aplikasi Hornet dari App Store serta Play Store untuk pengguna di Indonesia.

Permintaan delisting tersebut dilayangkan setelah Komdigi menerima aduan masyarakat mengenai keterkaitan Hornet dengan kampanye LGBTIQ+. Kampanye tersebut dinilai tidak sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku di Indonesia.

“Komdigi menerima aduan dari masyarakat mengenai keterkaitan platform Hornet dengan kampanye LGBTIQ+,” kata Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Alexander Sabar, dalam keterangan resminya, Sabtu (15/8).

“Hal ini menjadi perhatian karena ada nilai, norma, dan ketentuan hukum yang harus dihormati oleh setiap platform yang beroperasi di Indonesia,” sambungnya.

Bukan cuma berkaitan dengan konten, Komdigi menemukan Hornet belum terdaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) di Indonesia. Padahal, pendaftaran PSE menjadi salah satu kewajiban bagi platform digital yang menyediakan layanan untuk pengguna di Tanah Air.

“Dari awal Hornet tidak pernah mendaftarkan diri sebagai PSE di Indonesia. Ini merupakan persoalan kepatuhan yang harus kami tindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar Alexander.

Atas dua persoalan tersebut, Komdigi kemudian meminta Apple dan Google menarik Hornet dari App Store maupun Play Store di Indonesia.

“Kami sudah minta App Store dan Play Store agar aplikasi tersebut segera di-delisting. Ini bagian dari penegakan aturan terhadap platform yang tidak memenuhi kewajibannya di Indonesia,” jelasnya.

Alexander menegaskan, setiap platform digital yang menyediakan layanan bagi masyarakat Indonesia wajib menghormati hukum dan ketentuan nasional. 

Kewajiban tersebut berlaku tanpa membedakan asal negara, skala perusahaan, maupun jumlah penggunanya. Selain aplikasi Hornet, Komdigi juga akan memproses aplikasi lain dengan layanan serupa.

“Ruang digital Indonesia bukan ruang tanpa aturan. Setiap platform yang beroperasi di Indonesia harus mematuhi ketentuan hukum Indonesia,” ucap Alexander.

Ia menambahkan, pengawasan ruang digital tidak hanya dilakukan terhadap konten yang beredar di internet. Komdigi juga memeriksa kepatuhan penyelenggara platform terhadap kewajiban hukum dan tata kelola sistem elektronik.

Komdigi, kata Alexander, akan terus menindaklanjuti laporan masyarakat dan berkoordinasi dengan penyedia toko aplikasi. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan platform yang menyediakan layanan di Indonesia mematuhi ketentuan nasional.

“Prinsipnya sederhana, siapa pun yang ingin menyediakan layanan digital bagi masyarakat Indonesia harus hadir secara bertanggung jawab dan mematuhi aturan yang berlaku,” pungkas Alexander.