Kurangi Emisi, Jokowi Dorong Penggunaan Kendaraan Listrik

Presiden Joko Widodo mengimbau kepada seluruh pihak untuk meningkatkan penggunaan kendaraan listrik demi mengurangi emisi gas buang di jalan raya.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menyampaikan, Kepala Negara mendorong agar masyarakat menggunakan kendaraan listrik lebih banyak lagi. Saat ini, kendaraan listrik, seperti motor dan mobil listrik sudah mulai banyak diproduksi.

Ia menyebutkan, beberapa produsen sudah gencar berproduksi, seperti merek Viar yang saat ini sudah berjalan produksinya dan Gesits yang enam bulan ke depan sudah mulai produksi.

Lihat juga: Jokowi Pimpin Ratas Revitalisasi Citarum di Bandung Siang Ini

"Sekarang Kami lihat sepeda motor listrik ini penting karena penjualan sepeda motor mencapai delapan juta unit setahunnya. Kalau bisa ini didorong makin baik (penggunaan sepeda motor listrik)," terang Jonan pada sambutannya di acara Festival Iklim 2018 di Jakarta, Selasa (16/1).

Jonan meminta Kementerian Keuangan untuk menerapkan insentif fiskal berupa pembebasan Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah (PPNBM) bagi kendaraan listrik, khususnya mobil listrik. Tak hanya pajak, Jonan juga meminta adanya pemberian insentif bebas bea masuk bagi kendaraan listrik.

Hal itu ditujukan untuk mendorong penggunaan kendaraan listrik. Ia mencontohkan mobil listrik dengan merek Tesla seri S kelasnya setara dengan Mercedez Benz seri S-Class. Jika masuk ke Indonesia harganya Jonan taksir mencapai Rp4 milyar.

"Dengan harga Rp4 milyar tidak akan ada yang beli. Kalau bea masuknya bebas PPNBM bebas mungkin bisa Rp1,5 milyar. Mungkin kalau 2019 Menteri ganti mobil dinas pakai itu semua," imbuhnya.

Senada dengan Jonan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Broedjonegoro mengatakan pemerintah harus memberikan insentif untuk mendorong penggunaan mobil listrik.

Pasalnya, Bambang menilai, harga mobil listrik masih belum kompetitif dibanding dengan mobil yang menggunakan Bahan Bakar Minyak (BBM).

Lihat juga: Pemerintah Masih Utang Subsidi Listrik Rp7 Triliun ke PLN

"Kalau itu mau ekonomis, ya memang harus ada insentif. Kalau melihat pada biaya yang aslinya plus pajak dan bea masuk dia masih belum kompetitif dibandingkan mobil yang tidak listrik," terang Bambang.

Insentif untuk mobil listrik menurutnya sangat diperlukan agar bisa dikembangkan di Indonesia.

Biar gak ketinggalan informasi menarik lainnya, ikuti kami di channel Google News dan Whatsapp berikut ini.