Lakukan Sidak, AS Bakal Cabut Visa Warga Asing yang Kritik Israel

Uzone.id — Gebrakan baru dilakukan pemerintahan Donald Trump baru-baru ini, sebuah perintah dikeluarkan oleh Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio terkait permohonan visa masyarakat yang mengunjungi negara Paman Sam tersebut.

Marco Rubio resmi meminta para pejabat luar negeri untuk memeriksa akun media sosial para pemohon visa tertentu, khususnya mahasiswa untuk memeriksa apakah mereka pernah mengkritik AS ataupun Israel.

Menurut laporan dari beberapa media, pemeriksaan ini dilakukan pada pemohon visa pelajar dan visa pertukaran pelajar sebagai upaya untuk menghentikan warga Pro Palestina untuk memasuki negara tersebut.

Dalam surat sepanjang 1.700 kata yang dikirimkan 25 Maret 2025 lalu, ia menjelaskan proses yang harus diikuti oleh petugas layanan asing di luar negeri saat meninjau aplikasi visa pelajar dan pengunjung pertukaran pelajar.

Surat tersebut berjudul “Permintaan Tindakan: Penyaringan yang Ditingkatkan dan Pemeriksaan Media Sosial untuk Pemohon Visa."

Situs berita independen The Handbasket mengatakan bahwa pemeriksaan yang ditingkatkan ini berlaku bagi mereka yang dicurigai memiliki hubungan atau simpati dengan warga Palestina atau pro-Hamas. 

Sidak ini dilakukan pada mereka yang memiliki visa pelajar atau visa pertukaran pelajar antara 7 Oktober 2023 dan 31 Agustus 2024, dan mereka yang visanya dihentikan sejak 7 Oktober 2023.

Seorang pegawai Departemen Luar Negeri pun membenarkan hal tersebut dan mengatakan kepada media bahwa mereka menargetkan para pendukung Palestina.

“Cukup jelas target langsungnya adalah siapa pun yang berpartisipasi dalam protes pro-Palestina, salah satu syarat penyaringan media sosial adalah berada di AS dengan visa antara 7 Oktober dan akhir Agustus lalu,” katanya, dikutip dari Arabnews, Minggu, (06/04).

Peraturan ini juga berisi beberapa panduan yang lebih luas. Salah satu bagiannya menyatakan bahwa pemohon visa pelajar tidak harus menyatakan dukungan secara eksplisit terhadap kegiatan teroris untuk ditolak selama mereka mengindikasikan persetujuan publik terhadap kegiatan yang tidak sejalan dengan AS dan Israel.

“Hal ini bisa dilihat dari perilaku yang menunjukkan sikap bermusuhan terhadap warga negara AS atau budaya AS atau menunjukkan simpati terhadap organisasi teroris asing,” tulis surat tersebut.

Pegawai Departemen Luar Negeri mengatakan bahwa beberapa syarat maupun arahan dalam surat tersebut terlihat agak kabur atau ‘karet’, hal tersebut kemungkinan disengaja sehingga bisa diterapkan dengan mudah pada siapapun tanpa harus memenuhi syarat tertentu.

Sejak mengambil alih jabatannya pada bulan Januari, Rubio telah mencabut setidaknya 300 visa yang diberikan kepada pelajar dan turis lainnya. 

Kamis lalu, ia mengatakan kepada media bahwa ia telah menandatangani surat (pencabutan) setiap hari dan memeriksa setiap kasus secara pribadi.

"Jika mereka melakukan kegiatan yang bertentangan dengan kepentingan nasional kita, dengan kebijakan luar negeri kita, kita akan mencabut visanya," katanya.