Makin Liar! Pemerintah China Turun Tangan Atasi Perang Harga Mobil

Uzone.id - Perang harga mobil baru di China semakin liar. Pemerintah China mulai resah melihat fenomena perang harga mobil listrik yang semakin marak dan tidak terkendali. 

Kondisi tersebut dikhawatirkan bakal mengganggu pertumbuhan ekonomi nasional, sehingga pemerintah menuntut para produsen segera mengambil langkah korektif. 

Jika pelaku industri tak bergerak, dikutip dari Carscoops, pemerintah disebut siap turun tangan dengan intervensi harga. 

Presiden Xi Jinping sendiri dalam beberapa kesempatan menyinggung fenomena ini sebagai “involution”, yakni persaingan berlebihan yang menekan keuntungan sekaligus menguras sumber daya.

Contoh paling mencolok datang dari BYD, di mana model Seagull atau Atto 1 di Indonesia, yang dipasarkan di China hanya dibanderol sekitar 55.800 yuan atau Rp 125 jutaan.

Namun, harga model serupa di Eropa melonjak hingga Rp 438 jutaan. Selisih besar tersebut menunjukkan betapa agresifnya produsen China menekan harga untuk merebut pasar domestik.

Meski BYD dan sejumlah pemain besar seperti Li Auto dan Seres masih mencatatkan keuntungan, situasi berbeda dialami sebagian besar dari sekitar 50 produsen EV di sana.

Banyak di antaranya justru merugi, bahkan diprediksi tak akan bertahan dalam beberapa tahun ke depan.

Diskon rata-rata untuk mobil listrik juga meningkat tajam, dari 8 persen pada 2024 menjadi hampir 17 persen pada April 2025.

Akibatnya, sebagian pabrik hanya beroperasi dengan kapasitas sangat rendah, bahkan ada yang sekadar 2 persen dari total kemampuan produksi.

Menghadapi kondisi tersebut, pemerintah menyiapkan revisi aturan penetapan harga guna mencegah produsen menjual kendaraan terlalu murah.

Sebelumnya, beberapa perusahaan termasuk BYD telah dipanggil pejabat pemerintahan terkait untuk dimintai penjelasan soal kapasitas produksi yang berlebihan.

Sebagai solusi jangka pendek, ekspor didorong lebih agresif. Saat ini, mobil listrik asal China sudah menguasai 5,1 persen dari total kendaraan baru yang terdaftar di Eropa.

Meski begitu, analis menilai langkah tersebut bukan jalan keluar permanen. Tekanan harga yang terlalu rendah dikhawatirkan memicu gesekan dagang lebih serius di masa mendatang.