Auto

Menyerah Kembangkan Mobnas, Pemerintah Lebih Percaya Swasta

30 Aug 2017 WIB

Sekelumit rencana pengembangan proyek mobil nasional nampaknya harus kembali berakhir menjadi sebuah wacana. Mengingat, pemerintah diketahui akan menjadikan kendaraan pedesaan sebagai proyek terakhir yang memboyong embel-embel nasional.

Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (Ilmate) Kemenperin I Gusti Putu Suryawirawan menjelaskan alasan pemerintah undur diri dari proyek mobil nasional lantaran model yang diproduksi serupa dengan milik produsen swasta. Pemerintah akan memberikan kesempatan swasta untuk menggarap jenis kendaraan yang saat ini sedang diminati pasar.

"Tapi yang jelas semuanya (dari segi desain hingga produksi) bukan menjadi inisiatif pemerintah. Pemerintah tetap memiliki inisiatif, misalnya untuk kendaraan pedesaan," kata Putu di Jakarta.

Lihat juga:

Perindustrian Sentil Pemda Soal Tata Kota Bikin Macet

Untuk kendaraan dengan pangsa pasar besar, seperti berjenis multi purpose vehicle (MPV) hingga sport utility vehicle (SUV), Putu menyatakan, lebih menyerahkan kepada pihak swasta, dalam hal ini Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM).

"Tetapi, untuk kendaraan yang banyak dan umum seperti pasar yang sudah tumbuh kami persilahkan untuk inisiatif swasta saja," ujarnya.

Sehingga, menurutnya, apapun merek yang berpartisipasi dan membuat kendaraan di Indonesia, kemudian tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) memenuhi syarat, racikan dari tersebut tergolong mobil nasional.

Lihat juga:

Bersama Produsen China Ford Racik Mobil Listrik

"Jadi siapapun swasta yang ingin membangun kendaraannya dalam negeri, dengan lokal konten tinggi bisa jadi kategori kendaraan nasional. Kami memberikan insentif. Ya kalau TKDNnya tinggi, insentif lebih tinggi," katanya.

Ia berujar, dengan begitu klaim terhadap suatu kendaraan yang masuk ke dalam kategori mobil nasional bakal menjadi penilaian masyarakat. Putu menegaskan pemerintah hanya ingin memfasilitasi pengembangan mobil nasional oleh pemegang merek yang memenuhi aturan TKDN.

"Artinya yang klaim mobil nasional itu bukan pemerintah, silahkan masyarakat menilai. Jadi jangan bilang ini program pemerintah, tidak ada lagi. Pemerintah akan memberi apresiasi kepada mereka yang membangun kendaraan itu," pungkasnya.