Minim Teknologi, RI Baru Manfaatkan 7 Persen Kekayaan Laut
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman menyebut potensi kekayaan laut Indonesia berdasarkan data United Nations Development Program (UNDP) pada tahun lalu mencapai sekitar US$2,5 triliun. Dari jumlah tersebut, baru sekitar 7 persen yang disebut berhasil dimanfaatkan.
Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim Kemenkomaritim Dedy Miharja menjelaskan minimnya pemanfaatan potensi laut lantaran nelayan Indonesia belum didukung teknologi untuk menemukan lokasi keberadaan ikan secara akurat, cepat, dan murah.
"Selain itu, ikan hasil tangkapan nelayan cepat membusuk dan harga jual ikan di kalangan tengkulak murah," katanya, Senin (8/4).
Nelayan, menurut dia, sulit mendapat sinyal komunikasi di laut dan tak memiliki sarana komunikasi yang akurat. Selain itu, permasalahan yang dihadapi nelayan juga mencakup transaksi penjualan ikan yang masih, terbatasnya unit patroli, hingga akses permodalan yang masih sulit.
"Nelayan ini mayoritas berada dalam ambang batas garis kemiskinan dan menyumbang 25 persen angka kemiskinan nasional," ujarnya.
Teknologi Bantu Nelayan Tangkap Ikan
Dengan kondisi-kondisi tersebut, Kemenkomaritim meluncurkan program 1 Juta nelayan berdaulat. Program ini bekerja sama dengan start up lokal, Fish On yang menawarkan teknologi pencarian ikan.
CEO fish On Fajar Widisasono mengungkapkan nelayan dapat mengunduh aplikasi Fish On lewat Google Play untuk memanfaatkan fitur pencari ikan. Ia menjelaskan untuk kapal kecil di bawah 10 gross ton (GT) tidak membutuhkan konektivas satelit dalam menjalankan aplikasi Fish On, lantaran masih terjangkau sinyal dari menara Base Transceiver Station (BTS) hingga jarak 25 kilometer (Km).
"Melalui dukungan teknologi, nelayan dapat meningkatkan pemanfaatan sumber daya laut dari 7 persen menjadi minimal 17 persen," katanya.
Nelayan bisa mendapatkan fasilitas pencari ikan secara cuma-cuma. Namun untuk fasilitas lain meliputi penjualan ikan, kuota konektivitas, komunikasi (chatting), pencatatan hasil tangkapan ikan (logbook), dan fitur pembayaran elektronik serta fitur belanja kebutuhan sehari-hari yang terhubung dengan koperasi nelayan (e-commerce), nelayan harus membayar Rp3,5 juta hingga Rp35 juta per bulan.
Berita Terkait
Related Article