Motor Listrik MBG Masuk Radar KPK, Pengadaan Disorot

Uzone.id - Kabar pengadaan motor listrik buat program Makan Bergizi Gratis (MBG) belakangan ramai dibicarakan. Sampai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ikutan memberikan perhatian.

Dikutip dari Antara, KPK menyatakan sedang memperhatikan pengadaan 25.644 unit sepeda motor listrik yang dilakukan oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

"Tentu KPK memberikan perhatian soal itu," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo.

Menurut Budi, pengadaan barang dan jasa seperti yang dilakukan BGN untuk motor listrik MBG memang salah satu area yang rawan terjadi korupsi.

Potensi korupsinya bisa muncul dari awal proses, yaitu perencanaan, sampai nanti pelaksanaan dan pertanggungjawaban.

Bahkan Budi juga turut mempertanyakan beberapa hal mendasar mengenai proses pengadaan motor listrik yang disebutkan untuk operasional Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"Mulai dari proses awal, perencanaannya itu apakah sudah dilakukan analisis kebutuhannya sehingga nanti berujung kepada spesifikasi kendaraan-kendaraan yang dibutuhkan?" ujarnya.

Bahkan Budi menyinggung soal pemerataan kebutuhan, apakah dengan spesifikasi motor listrik yang dibeli dibutuhkan di semua lokasi SPPG?

"Kemudian terkait dengan kebutuhan, apakah kebutuhan itu merata? Artinya, kendaraan dengan spek demikian itu rata dibutuhkan di semua lokasi atau seperti apa?" katanya.

Selain itu, publik juga ikut menyoroti pemilihan merek motor listrik Emmo. Merek ini terbilang baru, dan yang bikin heran, dealer-nya saja kabarnya belum selesai dibangun.

Terkait proses pemilihan vendor, Budi kembali mengingatkan soal akuntabilitas yang harus bisa dipertanggung jawabkan oleh BGN.

"Dalam konteks pelaksanaan pengadaan barang dan jasa kan tentu itu harus dilihat, mengapa misalnya vendor A yang menang, gitu kan? Pasti ada argumentasi-argumentasi dalam proses pengadaan barang dan jasa tersebut. Nah, itu yang kemudian nantinya harus bisa dipertanggungjawabkan," kata Budi.

Nah, motor listrik ini sendiri disiapkan untuk para Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menjelaskan kalau pengadaan ini sudah masuk perencanaan anggaran tahun 2025 dan tujuannya buat mendukung operasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG), khusus buat Kepala SPPG.

Ada juga rumor yang beredar soal jumlah motor listriknya sampai 70.000 unit, tapi ini sudah dibantah BGN.

"Informasi 70.000 unit itu tidak benar. Realisasi total motor listrik sebanyak 21.801 unit dari 25.000 unit yang dipesan di tahun 2025," sebut Dadan.

Dari kacamata publik, sebenarnya bukan praktik korupsi saja yang menjadi persoalan, tapi seberapa penting pengadaan ini terlebih hanya sebagai kendaraan operasional Kepala SPPG.

Mengingat belakangan ini terdapat oknum pegawai MBG yang kerap memamerkan hasil kerja mereka, termasuk Kepala SPPG yang memamerkan insentif Rp6 juta per hari.

Netizen berpendapat, anggaran 25 ribu unit motor listrik MBG yang mencapai Rp1,2 triliun bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan yang lebih penting.

Terlebih pengadaan ini dilakukan di saat banyak ASN hingga Guru yang diwajibkan menggunakan sepeda atau transportasi umum untuk menghemat energi alias BBM.

Belakangan juga diketahui kalau motor listrik untuk MBG ini merupakan produk rebadge dari China. Padahal BGN sudah mengklaim kalau produk ini merupakan produksi dalam negeri dengan TKDN yang tinggi mencapai 48,5 persen.