Target 250 Ribu Rumah DP Rp0 Terganjal Dana

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan tak akan membangun 250 ribu unit rumah susun sistem down payment (DP) Rp0 hingga 2022 mendatang atau selama era kepemimpinan Gubernur DKI Anies Baswedan.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman DKI Jakarta Agustino Darmawan menyebut saat ini Pemprov DKI hanya mampu membangun tujuh ribu rumah susun sewa (rusunawa) untuk lima tahun ke depan, dari 14 ribu unit yang sebelumnya dikatakan Agustino.

Hal ini tentu bertentangan dengan keinginan Anies-Sandi selama kampanye Gubernur DKI Jakarta yang berjanji akan memenuhi kebutuhan warga dengan sistem hunian milik dengan harga terjangkau.

"Yang tujuh ribu itu kan sudah ada. Jadi tinggal bangun tujuh ribu lagi. Totalnya 14 ribu. Itu pun bukan DP Rp0," kata Agustino di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu, (11/4).

Sebanyak tujuh ribu unit yang disebut Agustino sudah tersedia ini merupakan rusunawa yang dibangun sejak kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat.

Rusunawa ini telah dibangun di kawasan Nagrak, Rorotan, KS Tubun, Semper, Rawa Buaya, Pengadegan, Pasar Rebo, Rawa Bebek, dan Penjaringan.

Sebanyak tujuh ribu unit rusunawa yang dibangun era Ahok itu dimasukkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2022. Alasannya, kata Agustino, seluruh rusunawa ini telah rampung pada masa Anies-Sandi mulai menjabat.

"Pokoknya masuk RPJMD, itu kan saya jadikan semuanya ke sini. Ini kan buatan kami. Dianggapnya di 2018 selesai," kata Agustino.

DP Nol Dibangun Swasta

Agustino melanjutkan program rumah DP Rp0 dan rusunami yang digagas Anies-Sandi tak bisa dibangun Pemprov DKI karena ada aturan pembangunan rusunami tak bisa menggunakan anggaran pendapat belanja daerah (APBD).

Pemprov DKI tetap berusaha merealisasikan pembangunan rumah DP Rp0. Caranya dengan mengandalkan BUMD yang bekerja sama dengan swasta.

"Justru yang kami harapkan yang dari kalangan private sector (swasta) yang mengejar kekurangan selama lima tahun," kata Agustino.

Untuk menarik pihak swasta, dikatakan Agustino Pemprov DKI akan menyiapkan insentif dan skema kerja sama.

"Ya kerja sama lahan. Misalnya 50/50. Dia bangun 50 persen untuk komersil, 50 persen untuk DP 0," katanya.

Dukungan lain yang akan ditawarkan Pemprov DKI berupa dana talangan untuk pembayaran uang muka.

Pemprov DKI berencana menganggarkan Rp2,62 triliun per tahun untuk menalangi pembayaran uang muka program rusun DP Rp0.

Angka tersebut cukup untuk menalangi uang muka dari 50 ribu unit rumah DP Rp0 yang ditargetkan Pemprov DKI bisa dibangun setiap tahun. Rinciannya, Pemprov DKI menalangi uang muka sebesar 15% atau Rp52,5 juta dari total harga rumah susun sederhana milik (rusunami) dengan target harga sebesar Rp350 juta.

Dana talangan berupa uang muka itu nantinya akan dilunasi oleh pemohon melalui skema cicilan selama masa tenor.

"Itu hitung-hitungannya, jadi ada setengah-setengah saling bantu," katanya.