
Uzone.id — Pemerintah ternyata sudah mulai menguji coba penerapan digitalisasi perlindungan sosial atau Perlinsos semenjak September 2025 ini, adapun wilayah yang menjadi percontohan adalah Kabupaten Banyuwangi.
Digitalisasi Perlinsos sendiri menerapkan sebuah sistem yang akan menjadi pintu masuk utama bagi data calon penerima bantuan sosial di Indonesia, nantinya sistem ini akan terintegrasi dengan berbagai sistem pemerintah.Sistem digitalisasi Perlinsos ini didukung oleh Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) yang dikembangkan untuk mengintegrasikan aplikasi dan data antarinstansi.
“Fungsi SPLP adalah menginterpretasikan data agar lebih valid, terstandarisasi, dan efisien,” katanya.
Tak hanya itu, sistem ini juga memanfaatkan AI dan machine learning untuk mempercepat proses penargetan bansos.
“Tahap awal adalah menyusun algoritma penargetan. Setelah jelas, AI akan membantu mengolah data dalam jumlah besar. Penerapan sederhana yang sudah berjalan adalah face recognition untuk verifikasi identitas penerima,” kata Direktur Aplikasi Pemerintah Digital Kemkomdigi, Yessi Arnaz Ferari, dikutip dari Portal Informasi Indonesia.
Untuk keamanannya sendiri, Komdigi memastikan bahwa data-data masyarakat menjadi prioritas utama mereka. Ada 3 fase yang akan diamankan oleh Komdigi yaitu saat disimpan (at rest), saat dikirim (in transit), dan saat digunakan (at use).
“Semua tahapan ini dijaga dengan standar keamanan yang ketat serta kepatuhan regulasi,” tambah Yessi.
Kegunaan teknologi AI, machine learning dan sistem penghubung, Perlinsos ini diharapkan bisa menjadi sistem perlindungan sosial yang lebih cepat, akurat, dan aman.
Pendaftaran untuk digitalisasi bansos sini sendiri bisa dilakukan secara mandiri dan lewat aplikasi Portal Perlinsos (perlindungan sosial). Syaratnya, pendaftar harus memiliki Identitas Kependudukan Digital atau IKD karena portal perlinsos terhubung dengan IKD.
Selain mendaftar sendiri, masyarakat juga bisa melakukan pendaftaran melalui agen perlinsos yang sebelumnya telah dilatih. Cara ini bisa dilakukan oleh masyarakat yang tidak memiliki smartphone atau perangkat pendukung.