Pengingat untuk Kemenkes: With Great Power, Comes Great Responsibility

Uzone.id – McDonald’s mengalami kebocoran data di bulan Juni 2021 di mana peretas berhasil mencuri data dari sistemnya di pasar Amerika, Korea Selatan dan Taiwan. Mereka segera meminta bantuan konsultan eksternal yang kompeten dan terpercaya untuk melakukan investigasi untuk mengidentifikasi penyebab kebocoran dan mencegah hal yang sama terjadi lagi.

Apakah yang dilakukan oleh McDonald’s sudah cukup? Tidak.

Mereka mengumumkan data apa saja yang bocor, apakah data tersebut terkait karyawan, franchise dan email pelanggannya. Lalu, mereka menghubungi pemilik data supaya berhati-hati dengan email phishing yang mungkin dilakukan dengan data yang bocor tersebut.

Sebagai bentuk tanggung jawab, mereka menghubungi pihak regulator di negara terkait, memberikan informasi kebocoran data ini, kemudian menghubungi satu per satu pelanggan dan karyawan yang datanya menjadi korban kebocoran sehingga tidak menjadi korban eksploitasi.

Mungkin bagi sebagian orang yang kurang mengerti etika mengelola data dan tanggung jawab mengelola data, kelihatan antisipasi yang dilakukan oleh McDonald’s ini sangat merepotkan. Tetapi ini adalah bentuk tanggung jawab yang memang harus disadari oleh seluruh pengelola data.

Jika terjadi kebocoran data, pengelola data jelas mendapatkan malu. Tetapi yang menjadi korban dan mengalami kerugian terbesar dari kebocoran data itu bukan pengelola data, melainkan pemilik data.

Hal ini yang sering terjadi di Indonesia di mana ketika kebocoran data terjadi, pengelolanya bukannya mengevaluasi diri, mengumumkan data apa saja yang bocor, dan siapa saja yang mungkin terpengaruh supaya bisa melakukan antisipasi.

Baca juga: Data Pasien di Kemenkes Bocor, Pengamat: Keamanan IT-nya Lemah

Sebaliknya, mereka malah berusaha menyangkal dengan bermain-main dengan definisi kebocoran data atau sibuk melakukan lobby politik mengamankan posisinya dengan bombastis mengatakan bahwa ia mengelola big data yang besar dan kompleks.

Padahal justru kalau mengelola big data yang besar dan kompleks itu berarti tanggung jawabnya besar dan kompleks, serta tidak boleh bocor.

Pemegang KTP Indonesia sebenarnya sudah menjadi korban kebocoran data yang masif terindikasi dari banyaknya penyalahgunaan data kependudukan untuk kepentingan jahat.

Beberapa tindak kejahatan yang sudah terjadi di antaranya membuka rekening bodong untuk menampung hasil kejahatan, hingga menggunakan KTP aspal (KTP palsu dengan data asli) demi mendapatkan keuntungan finansial.

Aksi yang yang menguntungkan finansial si pelaku kejahatan pembobolan ini pun beragam, seperti mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah, penyalahgunaan data kependudukan untuk kepentingan lain seperti aktivasi kartu SIM prabayar, sampai gangguan telemarketer atau teror debt collector yang menyalahgunakan database yang seharusnya tidak boleh dibagikan sembarangan.

Karena sering dan maraknya hal ini terjadi, hal ini dianggap sebagai suatu hal yang wajar. Padahal ini adalah hal yang tidak wajar melainkan kurang ajar dan melanggar hukum.

Kebocoran data medis

Di tahun 2022 ini, kembali kita mendapatkan “hadiah” tahun baru yang kurang menyenangkan dimana 6 juta data pasien dari banyak rumah sakit Indonesia sebanyak kembali bocor dan dijual. 

Kali ini tidak hanya data kependudukan saja melainkan juga data medis pasien seperti foto medis, data administrasi pasien, hasil tes laboratorium, data ECG dan radiologi.

Tanggapan yang diberikan oleh pihak terkait cukup cepat dan sudah mengalami kemajuan. Hal ini patut diapresiasi dan diharapkan pengelola data segera mengidentifikasi penyebab kebocoran data ini, lalu mengumumkan data apa saja yang bocor supaya pemilik data tidak menjadi korban eksploitasi.

Kalau data sudah bocor, menghukum pengelola data tidak akan membatalkan data yang bocor. Ibaratnya nasi sudah menjadi bubur, data yang sudah bocor tidak bisa dibatalkan dan akan selalu bocor.

Namun, jika pengelola data bisa berempati menempatkan dirinya sebagai pemilik data dan apa yang dia harapkan kalau data medis yang bocor tersebut adalah data medis dirinya, orang tuanya, teman atau kerabatnya, tentu ia bisa lebih hati-hati mengelola tanggung jawab yang besar ini supaya hal yang sama tidak terulang lagi.

Setidaknya pengelola data harus berusaha mencegah dampak negatif dari eksploitasi data yang bocor ini dan secara proaktif mencegah eksploitasi terhadap data yang bocor ini.

Apa saja risiko dan bagaimana eksploitasi data yang bocor ini?

Data medis yang bocor bisa disalahgunakan dan mengakibatkan kerugian yang besar bagi pemiliknya.

Jika pasien yang mengalami kebocoran data mengidap penyakit atau kondisi medis tertentu yang sifatnya rahasia dan jika diketahui oleh publik akan mengakibatkan dirinya dijauhi atau diberhentikan dari pekerjaannya, tentu hal ini akan sangat merugikan.

Atau foto medis pasien yang tidak pantas dilihat lalu disebarkan akan memberikan dampak psikologis yang berat bagi pasien.

Baca juga: 5 Tanda Penipuan yang Wajib Kamu Kenali

Ini hanya sedikit risiko sehubungan dengan rekam medis yang bocor dan tidak terhitung data pribadi seperti nomor telepon dan data kependudukan yang bocor dan jelas akan menjadi sasaran eksploitasi.

Apa yang harus dilakukan ke depan?

Sehubungan dengan insiden ini, sebenarnya bisa menjadi pembelajaran dari pengelola data penting.

Pengamanan data tidak hanya cukup dilakukan dari sisi perlindungan terhadap penyanderaan data dengan mengenkripsi (ransomware).

Antisipasi ransomware sendiri maksudnya adalah melakukan backup data penting yang terpisah dari database utama atau menggunakan vaksin protect yang dapat mengembalikan data sekalipun berhasil di enkripsi ransomware.

Lebih jauh lagi, data penting juga harus dilindungi dari aksi extortionware. Artinya, jika si korban tetap tidak mau membayar uang tebusan yang diminta karena merasa sudah memiliki backup data, maka data yang berhasil diretas tersebut diancam untuk disebarkan ke publik.

Karena itulah langkah antisipasi yang tepat harus dilakukan seperti mengenkripsi database sensitif di server, sehingga sekalipun berhasil diretas tetap tidak akan bisa dibuka atau mengimplementasikan DLP Data Loss Prevention.

Sekali lagi, seperti motto klasik yang sering kita dengar dari film superhero ‘Spider-Man’, dalam kuasa besar terkandung tanggung jawab yang juga besar.

With great power comes great responsibility.