Persiapan MotoGP Indonesia 2026 di Mandalika Mulai Dikebut

Uzone.id - Sirkuit Internasional Mandalika kembali bersiap menyambut gelaran bergengsi MotoGP Indonesia 2026. Mandalika Grand Prix Association (MGPA) kini tengah aktif berkoordinasi dengan pemerintah setempat untuk mematangkan persiapan MotoGP Indonesia 2026 serta deretan agenda event lainnya.

Menurut Direktur Utama MGPA, Ananda Mikola, koordinasi ini adalah pondasi utama agar semua agenda balap ke depannya berjalan lancar.

"Penguatan koordinasi menjadi kunci utama demi menyukseskan agenda balap internasional maupun nasional yang padat di sirkuit kebanggaan Indonesia," kata Ananda Mikola di Lombok Tengah, Rabu dikutip dari Antara.

Ananda memaparkan program strategis yang tengah disiapkan, fokus utamanya bukan cuma soal kesiapan teknis sirkuit jelang balapan, tapi juga rangkaian kegiatan pendukung agar atmosfernya makin terasa.

"Kami tidak hanya fokus pada hari pelaksanaan balapan. Rangkaian program pendukung bertajuk Road to MotoGP juga tengah disiapkan. Program pra-event ini direncanakan menghadirkan berbagai aktivitas interaktif yang melibatkan banyak pihak," ujarnya.

MGPA berharap rangkaian program ini bisa mendongkrak antusiasme publik, baik dari dalam maupun luar negeri.

Langkah ini juga diambil untuk mempertegas posisi Mandalika sebagai destinasi sport tourism unggulan Indonesia, sekaligus membantu promosi pariwisata NTB.

Tak hanya soal balapan, MGPA juga memastikan manfaat ekonomi harus dirasakan langsung oleh warga lokal.

Hal ini menjadi poin penting saat Ananda bersilaturahmi dengan Bupati Lombok Tengah, Lalu Pathul Bahri. Kedua pihak sepakat bahwa perputaran ekonomi dari setiap event di Mandalika harus merata.

"Mulai dari sektor akomodasi, transportasi, hingga para pelaku UMKM lingkar sirkuit," katanya.

Ke depannya, relasi harmonis dan komunikasi dua arah antara MGPA dan pemerintah daerah akan menjadi fondasi utama. Ananda menekankan bahwa dukungan dari berbagai pihak sangatlah krusial.

“Kami percaya keberhasilan Mandalika tidak dapat dicapai sendiri. Dibutuhkan sinergi yang kuat antara pengelola kawasan, pemerintah daerah, masyarakat, dan seluruh stakeholder,” tutupnya.