Rampas Kendaraan Penunggak Kredit Bisa Dipidana

Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah menegaskan bahwa merampas kendaraan konsumen penunggak dikredit lewat perusahaan leasing tanpa sertifikat jaminan fidusia dapat dipidanakan dengan memakai Pasal 362, 365 serta pasal 55 dan 56 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Kasubdit I Bidang Industri dan Perdagangan Polda Sulawesi Tengah AKBP Teddy D Salawati SH menjelaskan, eksekusi kendaraan yang pemiliknya menunggak kredit setelah 2 kali peringatan, dapat dilakukan dengan pendampingan polisi, disertai sertifikat jaminan fidusia.

Teddi menguraikan jika ada konsumen yang menunggak, perusahaan leasing dapat menggugat konsumen itu ke pengadilan perdata untuk mendapatkan putusan eksekusi. Ini sesuai dangan UU Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, bagi perusahaan leasing yang tidak memiliki sertifikat jaminan fidusia.

Oleh karena itu, urai dia, tanpa sertifikat jaminan fidusia dan putusan peradilan perdata bagi perusahaan pembiayaan, maka perusahaan tidak dapat menarik, merampas, mengambil dan menyita kendaraan yang dikredit seorang konsumen.

"Jika perusahaan leasing atau finance atau perusahaan pemberi kredit tidak memiliki sertifikat jaminan fidusia, maka finance harus menggugat konsumen melalui peradilan perdata," kata dia.

Dia menyebutkan, baik konsumen maupun perusahaan leasing memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam undang-undang jaminan fidusia.

Oleh karena itu, tegas dia, penarikan, penyitaan, perampasan dan pengambilan kendaraan yang dikredit konsumen, tidak boleh dilakukan hanya berdasarkan permintaan perusahaan pembiayaan atau pemberi kredit, melainkan harus mengacu dan sesuai UU.

Berita Terkait:

• Keluarga pelindung utama anak dari pengaruh radikalisme
• Presiden Haiti tunjuk dokter jadi perdana menteri
• PBB pertimbangkan tarik penjaga perdamaian militer dari Haiti
• Banjir dan longsor di Peru tewaskan empat orang
• Haiti catat hampir 800 kasus baru kolera pascabadai