Resmi, Pemprov Jakarta Tetapkan Pajak Bahan Bakar 5 Persen

Uzone.id - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo akan memberikan diskon atau kemudahan untuk Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) di Jakarta hanya sebesar 5 persen saja dari sebelumnya dikenakan 10 persen.

Dikutip dari Antara, Promono memutuskan untuk wilayah yang dipimpinnya diberikan kemudahan dengan PBBKB hanya 5 persen saja untuk kendaraan pribadi, sementara untuk kendaraan umum dikenakan 2 persen.

"Kemarin saya sudah memutuskan untuk Jakarta. Kami akan memberikan kemudahan ataupun diskon yang dulu dipungut 10 persen menjadi 5 persen untuk kendaraan pribadi dan 2 persen untuk kendaraan umum," ujar Pramono.

Pramono menjelaskan bahwa kebijakan PBBKB 10 persen bukan aturan yang baru, melainkan sudah berjalan lebih dari 10 tahun. Hanya saja pada undang-undang yang baru, Gubernur diberikan diskresi alias kebebasan untuk bertindak.

Oleh karenanya, Pramono ingin memberikan keringanan bagi warga Jakarta dengan mengurangi presentase PBBKB.

"Dan itulah yang menjadi keputusan Gubernur DKI Jakarta dan segera disosialisasikan. Pergub (Peraturan Gubernur)-nya segera dibuat," sebut Pramono.

Sebelumnya, Pramono mengaku sempat terkejut saat mengetahui terdapat ketentuan terkait penerapan PBBKB sebesar 10 persen di Jakarta.

Hal ini tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi daerah yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Berdasarkan laman resmi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menjelaskan PBBKB dikenakan atas semua bahan bakar cair ataupun gas yang digunakan oleh kendaraan bermotor atau alat berat.

Artinya setiap kali warga Jakarta mengisi BBM, otomatis dikenakan PBBKB. Bedanya yang wajib memungut dan menyetorkan PBBKB ke Kas Daerah bukan konsumen yang membeli melainkan penyedia bahan bakar. Pungutan pun dilakukan saat bahan bakar diserahkan atau diisi ke kendaraan konsumen.

Untuk cara menghitung PBBKB yang terkandung dalam harga bahan bakar yang dibeli konsumen adalah dengan mengkalikan tarif PBBKB dengan harga jual bahan bakar sebelum PPN. Artinya 5 persen dikalikan dengan harga dasar alias Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Bahan Bakar sebelum dikenakan pajak.

Sementara untuk menghitung harga dasar memiliki harga total yang Kamu bayar / (1 + Persentase Pajak PPN + Persentase Pajak PBBKB).
​
Jika dihitung, harga bensin Pertamax yang dijual ke konsumen saat ini di DKI Jakarta adalah Rp12.500. Dengan menggunakan rumus harga dasar berupa harga bayar / (1 + presentase pajak PPN 11 persen atau 0,11 ditambah presentase pajak PBBKB saat ini 5 persen atau 0,05) maka hasilnya adalah Rp10.755,88.

Dengan harga dasar tersebut jika dihitung PBBKB 5 persen seperti ditetapkan pemerintah DKI Jakarta. Maka PBBKB yang dibayarkan setiap membeli satu liter bensin adalah sebesar Rp537,79.

Dalam praktiknya, harga bahan bakar yang kita bayar di SPBU biasanya sudah termasuk PPN dan PBBKB.

Perlu diketahui, Perda Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah dilakukan pad amasa kepemimpinan Plt Heru Budi Hartono.

Sementara PBBKB bukan hal yang baru lagi karena sudah diatur sejak tahun 2010 lewat Perda Nomor 10 tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor. Kemudian tarif pajaknya ditingkatkan lewat Perda Nomor 1 Tahun 2024 menjadi 10 persen dari sebelumnya 5 persen untuk PBBKB.