Grab-GoTo Belum Merger, Kehambat Restu Pemerintah?

Uzone.id — Grab dan GoTo terus membantah adanya diskusi dan kesepakatan mengenai proses merger dua raksasa ride-hailing tersebut. Namun, kabar mengenai merger ini terus muncul ke permukaan meski terus menerus ditepis.

Terbaru, sebuah laporan dari Reuters, dikutip Jumat, (20/06), mengungkap apa yang menjadi kendala kedua raksasa teknologi ini bersatu. 

Menurut tiga sumber yang enggan disebutkan identitasnya, merger dua platform ride-hailing ini terkendala oleh peraturan pemerintah sehingga menimbulkan ketidakpastian pada kesepakatan mereka.

Saat ini, kedua perusahaan disebut membutuhkan waktu lagi untuk memenuhi kesepakatan setelah adanya syarat dari pemerintah agar rencana ini tetap berjalan, kata sumber tersebut.

Pemerintah Indonesia juga dilaporkan tengah mengkaji potensi dan dampak dari penggabungan ini khususnya pada kesejahteraan pekerja dan persaingan pasar di negara dengan ekonomi terbesar dan terpadat di Asia Tenggara ini.

Salah satu permintaan dari pemerintah antara lain jaminan agar para pengemudi dan penumpang mendapat keuntungan yang lebih banyak, seperti dalam hal bonus bagi driver dan biaya untuk penumpang.

Selain adanya halangan dari pihak pemerintah, penggabungan ini sebenarnya juga sudah ditentang oleh para driver dimana menurut mereka hal ini akan memunculkan potensi monopoli dan mengakibatkan pemutusan kerja dan perubahan untuk para penumpang.

Hal tersebut juga sempat disebutkan oleh ahli ekonomi digital dari Celios, Nailul Huda beberapa waktu lalu. Untuk pengaruh jangka pendek, Nailul menyebut pasti akan ada dampak ke konsumen dimana harga bisa jadi lebih murah, dan potongan ke driver pun bisa turun. 

“Tapi dalam jangka panjang, akan sulit bagi konsumen maupun driver untuk memilih layanan pesaing. Kontrol harga akan sepenuhnya di tangan platform. Ini merugikan konsumen dan driver dalam jangka menengah dan panjang. Ada potensi untuk terjadinya predatory pricing,” ujarnya saat dihubungi oleh tim Uzone.id.