RI Bisa Belajar ke India yang Larang Kendaraan Polusi Tinggi di Delhi
Delhi akan melarang kendaraan non-BS6 masuk ibu kota mulai November 2026 demi menekan polusi, menjadi pelajaran penting bagi Indonesia.
Highlight Artikel
- Kendaraan non-BS6 dilarang masuk wilayah Ibu Kota India (Delhi) mulai November 2026 hingga Januari 2027 sebagai bagian dari strategi penekanan polusi.
- Kebijakan ini merupakan bagian dari Winter Action Plan (WAP) Delhi untuk menekan lonjakan polusi udara saat musim dingin tiba.
- Langkah pendukung meliputi kewajiban sertifikat Pollution Under Control (PUC), dorongan WFH hingga 50%, serta promosi penggunaan transportasi umum dan carpooling.
- Pendekatan komprehensif Delhi ini, yang tidak hanya membatasi kendaraan tetapi juga mengurangi mobilitas, dapat menjadi acuan penting bagi pemerintah Indonesia.
Uzone.id - Mulai November 2026, kendaraan yang belum lolos standar emisi BS6 resmi dilarang masuk ke wilayah Ibu Kota India. Langkah tegas ini bisa jadi bahan pelajaran buat Indonesia yang juga terus berjuang mengatasi masalah polusi udara, khususnya di area metropolitan seperti Jakarta.
Dikutip dari Gaadiwaadi, aturan pembatasan ini bakal berjalan sampai 31 Januari 2027 dan menyasar kendaraan non-BS6 yang datang dari luar wilayah Delhi.
Kebijakan ini merupakan bagian dari strategi besar bernama Winter Action Plan (WAP) demi menekan potensi lonjakan polusi udara saat musim dingin tiba.
Efeknya, para pengendara dari luar Delhi wajib memastikan kendaraan mereka benar-benar ramah lingkungan sebelum melintas. Pihak berwenang juga makin gencar menggelar razia kelayakan kendaraan serta mewajibkan kepemilikan sertifikat Pollution Under Control (PUC) yang masih aktif.
Di sisi lain, sistem ganjil-genap belum kembali diterapkan oleh pemerintah Delhi. Mobil atau motor yang sudah sesuai standar BS6 masih bebas melintas tanpa terpatok nomor pelat. Walau begitu, skema ganjil-genap tetap disiapkan sebagai opsi darurat jika kondisi kualitas udara makin memburuk.
Tak hanya fokus ke kendaraan, pemerintah Delhi turut menyiapkan berbagai aksi pendukung. Setiap perusahaan diimbau memberlakukan sistem kerja dari rumah (WFH) hingga 50 persen serta mengatur jam masuk kantor secara bergantian demi mengurangi tingkat kemacetan dan kepadatan lalu lintas.
Warga setempat juga terus didorong untuk beralih ke sarana transportasi umum seperti metro dan bus listrik. Apabila terpaksa harus memakai kendaraan pribadi, opsi berbagi tumpangan atau carpooling sangat disarankan.
Rangkaian tindakan ini membuktikan bahwa solusi mengatasi polusi tidak cuma sebatas membatasi pergerakan kendaraan.
Penyediaan moda transportasi publik yang nyaman serta upaya mengurangi frekuensi mobilitas warga juga memegang peranan yang sangat penting.
Program Winter Action Plan ini dijadwalkan berlangsung hingga 28 Februari 2027. Selain urusan lalu lintas, pemerintah Delhi juga membatasi kegiatan konstruksi dan pembongkaran gedung guna menekan tingkat pencemaran udara.
Bagi pemerintah Indonesia, langkah-langkah yang diambil Delhi ini bisa menjadi acuan nyata dalam merumuskan kebijakan emisi yang pas dengan karakter kota-kota besar.
Pembatasan akses kendaraan idealnya harus diimbangi dengan pengawasan emisi yang ketat serta penyiapan sarana transportasi publik yang andal.
FAQ Artikel
Kapan kendaraan non-BS6 dilarang masuk wilayah Ibu Kota India (Delhi)?
Kendaraan yang belum lolos standar emisi BS6 resmi dilarang masuk ke wilayah Ibu Kota India (Delhi) mulai November 2026 sampai 31 Januari 2027.
Apa tujuan utama kebijakan pembatasan kendaraan non-BS6 di Delhi?
Tujuan utamanya adalah bagian dari strategi besar bernama Winter Action Plan (WAP) untuk menekan potensi lonjakan polusi udara saat musim dingin tiba.
Selain pembatasan kendaraan, langkah apa saja yang dilakukan pemerintah Delhi untuk mengatasi polusi?
Pemerintah Delhi juga memberlakukan razia kelayakan kendaraan, mewajibkan sertifikat Pollution Under Control (PUC), mendorong sistem kerja dari rumah (WFH) hingga 50%, mengatur jam masuk kantor, serta mengampanyekan penggunaan transportasi umum dan carpooling.
Apa pelajaran yang bisa diambil Indonesia dari kebijakan Delhi ini?
Indonesia bisa belajar bahwa pembatasan akses kendaraan harus diimbangi dengan pengawasan emisi yang ketat, penyiapan sarana transportasi publik yang andal, dan upaya mengurangi frekuensi mobilitas warga.
Brian Priambudi
Jurnalis
Related Article