Mahfud MD Bantah SATRIA-1 Terkait dengan Kasus Korupsi BTS 4G

Uzone.id – Mahfud MD selaku Plt Menkominfo membantah isu yang mengaitkan kasus korupsi BTS 4G dengan proyek Satelit Republik Indonesia atau SATRIA-1 yang diluncurkan hari ini (19/6). Isu yang beredar menyebut kalau satelit ini tidak berguna karena tidak tersedianya jaringan bumi akibat kasus korupsi BTS 4G yang menimpa BAKTI Kominfo.

“Saya ingin membantah pendapat yang mengatakan SATRIA-1 tidak ada gunanya karena jaringan di bumi tidak bisa tersedia karena adanya kasus BTS 4G yang sekarang sedang ditangani kejaksaan agung,” ujarnya.

Ia pun menegaskan kalau SATRIA-1 yang sudah direncanakan semenjak tahun 2017 ini merupakan proyek tersendiri dan tidak memiliki hubungan apapun dengan kasus tersebut.

“Ini adalah proyek tersendiri untuk memberikan layanan publik di daerah Terdepan, Terluar, Tertinggal, terutama pendidikan, rumah sakit, kantor pemerintah, dan pos pos polri dan TNI di daerah terpencil,” tegasnya.

Meluncurnya SATRIA-1 membuka era konektivitas digital lewat pemerataan akses internet di seluruh pelosok Indonesia yang tidak terjangkau kabel serat optik dan proyek Palapa Ring.

Satelit ini berhasil meluncur Senin (19/6) pukul 05.21 WIB di Cape Canaveral Space Launch Complex, Florida, Amerika Serikat. SATRIA-1diklaim sebagai satelit dengan kapasitas terbesar di Asia dan kelima di seluruh dunia.

Satelit ini memiliki kapasitas 150 Gbps yang akan memberikan akses internet di 150.000 titik layanan publik. Dengan total kapasitas ini, setiap titik layanan akan mendapatkan kapasitas dengan kecepatan sampai 1 Mbps.

Operasional SATRIA-1 didukung stasiun bumi atau Gateway yang terletak di beberapa kota di Indonesia, antara lain di Cikarang (gateway utama), Batam, Banjarmasin, Tarakan, Pontianak, Kupang, Ambon, Manado, Manokwari, Timika, dan Jayapura.

Satelit ini akan menempati orbitnya di 146 derajat Bujur Timur atau di atas langit Papua 140 hari setelah peluncuran, atau sekitar bulan November 2023.

Selanjutnya, akses internet dari satelit SATRIA-1 dapat dimanfaatkan secara bertahap pada Januari 2024 mendatang oleh masyarakat Indonesia di berbagai pelosok negeri.