Sejarah! Gen Z Nepal Gelar Pemilu di Discord

Uzone.id - Untuk pertama kalinya dalam sejarah, sekelompok anak muda di Nepal memilih calon pemimpin negara mereka melalui Discord, sebuah platform komunikasi yang biasanya digunakan oleh komunitas gamer.

Fenomena ini terjadi setelah pemerintahan KP Sharma Oli memblokir ragam aplikasi media sosial populer seperti Facebook, Instagram, dan TikTok. Kebijakan tersebut memicu gelombang protes besar yang digerakkan oleh generasi Z, kelompok usia muda yang selama ini merasa diabaikan oleh sistem politik tradisional.

Server Discord bernama Youth Against Corruption menjadi pusat koordinasi gerakan ini. Di dalamnya, lebih dari 130.000 anggota berkumpul untuk berdiskusi, berbagi informasi lapangan, hingga menyelenggarakan pemungutan suara, seperti dikutip dari India Today, Sabtu (13/9).

Sosok yang akhirnya dipilih adalah Sushila Karki, mantan Ketua Mahkamah Agung Nepal, yang dikenal karena sikap antikorupsinya. Ia mendapat lebih dari 50 persen suara dalam polling internal yang dilakukan di server tersebut. Setelah diumumkan, Karki disebut telah bertemu dengan presiden Nepal dan kepala angkatan bersenjata untuk membahas langkah selanjutnya.

Proses voting ini dilakukan sepenuhnya secara daring, tanpa melibatkan sistem pemilu resmi pemerintah. Meski demikian, para peserta polling menganggapnya sebagai bentuk ekspresi politik yang sah, terutama di tengah ketidakpercayaan terhadap institusi lama.

Discord dipilih karena dianggap lebih fleksibel dan aman. Platform ini memungkinkan pembuatan berbagai channel khusus seperti untuk diskusi strategi, laporan lapangan, verifikasi fakta, hingga polling dengan sistem moderasi yang ketat. Fitur voice chat, video, dan bot juga dimanfaatkan untuk koordinasi selama aksi berlangsung.

Meskipun tidak memiliki legalitas formal, pemilu Discord ini dinilai sebagai bentuk tekanan politik yang signifikan. Sejumlah pengamat menyebutnya sebagai sinyal bahwa generasi muda mulai menggeser cara-cara tradisional dalam berpartisipasi di dunia politik.

Pemerintah belum mengakui hasil pemungutan suara tersebut. Kritik juga muncul soal validitas pemilih karena tidak ada verifikasi identitas atau kewarganegaraan. Namun bagi para penggerak gerakan ini, pemilu di Discord adalah respons atas situasi politik yang dianggap stagnan dan eksklusif.

Polling digital ini hanya berlaku sementara untuk menentukan figur pemimpin interim, dan tidak menggantikan mekanisme pemilu nasional yang diatur konstitusi.