
Pemilu 1955 memperbolehkan Kolonel Alex Evert Kawilarang, Panglima Tentara Siliwangi, dan bawahan-bawahannya ikut memilih. Meski pangkatnya tergolong tinggi, Alex Kawilarang rela dan tidak masalah ketika harus mengantre di belakang prajurit-prajurit yang pangkatnya jauh lebih rendah. Begitulah yang tertangkap dari foto di autobiografinya yang disusun Ramadhan K.H., AE Kawilarang: Untuk Sang Merah Putih (1988: 283).
Letnan Dua Raden Muhammad Yogie Suardi Memet—yang belakangan pernah menjadi Menteri Dalam Negeri di zaman Orba—ada di belakang Alex Kawilarang. Orang yang berdiri mengantre di depan Yogie bukan perwira, tapi prajurit yang pangkatnya lebih rendah lagi.
Kisah itu bukan satu-satunya cerita soal Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang memilih dalam Pemilu 1955.
Pengawal legendaris Presiden Sukarno, Mangil Martowidjojo, dalam Kesaksian tentang Bung Karno, 1945-1967 (1999: 191) menyebut, "Polisi Negara (juga) ikut serta dalam Pemilu 1955".
Tak hanya para anggota TNI dan polisi boleh mencoblos dalam pemilu. Di antara mereka pun ada yang mendirikan partai politik. Terdapat Persatuan Pegawai Polisi RI (P3RI) yang jadi peserta Pemilu 1955. Beberapa kolonel—Abdul Haris Nasution, Gatot Subroto, dan Azis Saleh—mendirikan suatu partai bernama Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI). Dari partai inilah sejarah Pemuda Pancasila bermula.
“Banyak tentara yang oleh karena latar-belakangnya, keyakinan pribadinya atau pengaruh lingkungan dan tradisi keluarga memilih partai-partai tertentu,” tulis Daud Sinjal dan kawan-kawan dalam Laporan Kepada Bangsa (1996: 195).
Dekade 1950-an adalah masa penuh kemiskinan. Jangankan kaum kuli, para abdi negara berpangkat rendah pun hidup dalam kemelaratan. Mereka jadi sasaran empuk kampanye PKI. Seperti dirilis Harian Rakjat (28/9/1955), PKI menyatakan: bagi para prajurit, polisi, dan pegawai negeri lainnya, memilih PKI berarti jaminan hak-haknya terpenuhi dan perbaikan gaji.
Jualan isu kemiskinan yang dilakukan PKI ternyata cukup manjur. Partai-partai zaman sekarang, meski benci minta ampun pada PKI, meniru cara-cara PKI demi mendapat simpati massa.
Abdul Haris Nasution, yang sempat jadi pimpinan Partai IPKI, tidak memilih terjun berlama-lama sebagai politikus partai. Dia kemudian diaktifkan kembali oleh Bung Karno sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD). Dan IPKI memang tidak punya masa depan sebagai partai besar. Tentu lebih baik menjadi pemimpin kaum bersenjata daripada jadi pemimpin partai kecil. Dengan jadi KSAD, Nasution semakin kuat dan punya posisi tawar tinggi, bahkan di hadapan Sukarno.
Setelah Orde Baru lahir, hak pilih tentara kemudian hilang. Pasal 11 UU nomor 15 tahun 1969 menyebut, “Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia tidak menggunakan hak memilih.”
Pasal 14 UU tersebut juga menyebutkan, “Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia tidak menggunakan hak dipilih.”
Dalam konsep Orde Baru, tentara dicanangkan untuk berdiri di atas semua golongan. Pada kenyataannya, "semua golongan" yang dimaksud adalah Golongan Karya (Golkar).
Baca juga artikel terkait PEMILU 1955 atau tulisan menarik lainnya Petrik Matanasi