Shell dan BP Terancam Hengkang Jika Wajib Beli BBM Pertamina

Uzone.id - Pemerintah seolah masih 'membiarkan' kelangkaan stok BBM swasta terjadi. Solusi memang sudah diberikan, yakni mengimpor BBM melalui Pertamina. Namun, kebijakan ini punya potensi buruk.

Pakar energi memperingatkan, rencana Indonesia untuk memusatkan seluruh impor bahan bakar di bawah naungan BUMN, PT. Pertamina, dapat mendorong operator asing seperti Shell dan BP keluar dari pasar.

Fahmy Radhi, ekonom energi di Universitas Gadjah Mada (UGM), mengatakan skema impor "satu pintu" yang diusulkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan merampas kemampuan pengecer bahan bakar swasta seperti Shell dan BP untuk mendapatkan pasokan secara mandiri. 

Selama ini, operator asing diizinkan untuk mendirikan stasiun pengisian bahan bakar, mengimpor bahan bakar berdasarkan kuota yang dialokasikan, dan menentukan harga produk mereka sesuai mekanisme pasar.

"Dengan impor satu pintu, SPBU asing akan kehilangan fleksibilitas itu. Mereka harus membeli bahan bakar langsung dari Pertamina dengan harga yang ditetapkan, sehingga mengurangi margin keuntungan mereka dan membuat operasional menjadi tidak menguntungkan," ujar Fahmy, dikutip Uzone.id dari Jakarta Globe.

Dirinya mengingatkan, kerugian terus-menerus yang dialami para operator BBM swasta karena ketiadaan stok BBM, dapat memaksa merek-merek internasional tersebut keluar dari pasar Indonesia.

Kalau kondisi tersebut terjadi, maka akan membuat Pertamina nyaris memonopoli distribusi hilir minyak dan gas.

Kondisi seperti itu, menurutnya, tidak hanya akan mengurangi persaingan dan efisiensi, tetapi juga berisiko merusak iklim investasi Indonesia secara keseluruhan. 

"Jika SPBU asing hengkang, dampaknya tidak hanya terbatas pada sektor energi. Kepercayaan investor terhadap industri lain juga akan menurun," ujar Fahmy. 

Ia mendesak pemerintah untuk membatalkan rencana tersebut, menyebutnya sebagai potensi kesalahan kebijakan.

Kritik ini muncul di tengah upaya Indonesia mengatasi kelangkaan bahan bakar yang terus-menerus terjadi di stasiun pengisian bahan bakar swasta. 

Sejak Agustus, perusahaan ritel seperti Shell dan BP kesulitan mengamankan pasokan yang memadai setelah gagal mendapatkan kuota impor tambahan. 

Untuk mengatasi krisis ini, Menteri Energi Bahlil Lahadalia telah meminta operator swasta untuk membeli bahan bakar dari kilang-kilang milik Pertamina.

Dalam sidang paripurna DPR pada 11 September, Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri menepis rumor yang menyebutkan bahwa perusahaan berada di balik kelangkaan BBM di SPBU swasta. 

Tuduhan tersebut, yang pertama kali diajukan oleh anggota DPR, mengklaim bahwa Pertamina, melalui Kementerian Energi, telah menunda atau membatasi izin impor bagi distributor BBM swasta.

"Anggapan bahwa Pertamina meminta ESDM untuk menahan kuota impor dari SPBU swasta sama sekali tidak benar," kata Simon. 

"Kami mematuhi aturan yang ditetapkan oleh regulator dan tetap fokus untuk memaksimalkan produksi kilang demi menjamin ketahanan bahan bakar." tambahnya.

Simon menekankan bahwa sebagai badan usaha milik negara, Pertamina juga beroperasi sesuai kuota yang ditetapkan oleh regulator hilir BPH Migas. 

"Kami akan terus berupaya meningkatkan kualitas dan keandalan produk kilang kami agar masyarakat tetap percaya kepada Pertamina," ujarnya.

Wakil Menteri Energi Yuliot Tanjung mengatakan sistem satu pintu ini bertujuan untuk mencegah kelebihan pasokan atau kekurangan pasokan sekaligus menyeimbangkan hubungan perdagangan Indonesia dengan Amerika Serikat. 

Berdasarkan kesepakatan terbaru dengan Washington, Indonesia setuju untuk mengimpor gas minyak cair, minyak mentah, dan produk olahan senilai sekitar 15 miliar USD dari pemasok AS seperti ExxonMobil dan Chevron. 

Sebagai imbalannya, AS mengurangi tarif impor barang-barang Indonesia dari 32 persen menjadi 19 persen, efektif per 7 Agustus.