Siapa Penentu 'Haram - Halal' PUBG, MUI atau Kominfo?

(Ilustrasi PUBG)

Gak tanggung-tanggung, PUBG sekarang jadi sorotan pihak Majelis Ulama Indonesia (MUI). Awalnya berasal dari MUI Jawa Barat yang menyatakan siap mengkaji game battle royale satu ini, karena PUBG dianggap sebagai inspirasi teroris Selandia Baru dalam menjalani aksinya.

Jika memang MUI bakal mengeluarkan fatwa haram PUBG atau bahkan meneruskan hasil kajiannya ke Kominfo untuk memblokir game mobile tersebut, pihak Kominfo mengaku gak akan gegabah asal blokir.

“Kami menghargai keputusan MUI yang tengah mengkaji PUBG. Kami saat ini masih menunggu saja hasil kajiannya seperti apa,” ujar Pelaksana Tugas Kepala Biro Humas Kominfo, Ferdinandus Setu kepada Uzone.id melalui sambungan telepon, Jumat (22/3).

Baca juga: Dianggap 'Permainan Iblis', Ketahuan Main PUBG di India Bisa Dipenjara

Menurut pria yang akrab disapa Nando itu, berdasarkan Peraturan Kominfo No. 11 Tahun 2016 tentang Klasifikasi Permainan Interaktif Elektronik, ada klasifikasi rating berdasarkan usia yang diatur untuk mengategorikan permainan elektronik, yakni 3+, 7+, 13+, 18+, dan Unrated.

PUBG termasuk di kategori konten 18+, di mana konsumen yang layak memainkannya harus berusia 18 tahun ke atas.

“Kami melihat PUBG ini berada di kategori 18+ karena di dalamnya terdapat unsur kekerasan. Kalau dilihat di internet, PUBG itu ratingnya 16+, tapi karena di Indonesia gak ada, jadi kami rasa PUBG cocoknya di 18+,” lanjut Nando.

Sembari menunggu kajian dari MUI, Nando mengatakan apabila hasilnya ternyata anjuran untuk memblokir PUBG, maka pihak Kominfo tak lantas langsung memblokir game satu ini.

“Bisa saja kami konsolidasi dulu. Nanti bisa ada diskusi terlebih dahulu dan pemantauan lebih menyeluruh terhadap game-game sejenis. Karena ‘kan game yang konsep begini gak cuma PUBG, ‘kan. Jadi akan lebih adil dan merata kalau game sejenis seperti Fortnite juga harus dipantau,” tutur Nando.

Sampai saat ini tampaknya belum ada pembaruan kabar tentang perkembangan kajian dari MUI.