Soal Merger dengan Smartfren, CEO XL Axiata: Belum Ada Hilalnya

Uzone.id – Salah satu hal yang tampaknya dinantikan di industri telekomunikasi Indonesia adalah merger antara XL Axiata dengan Smartfren. Memasuki kuartal dua 2024, CEO XL Axiata Dian Siswarini nyatanya masih malu-malu menjawab soal kepastian konsolidasi keduanya.

“Konsolidasi baik bagi industri, masyarakat, operator, dan aksi konsolidasi akan memberikan situasi industri lebih sehat. Aksi korporasi seperti merger itu ranah pemegang saham. Pembicaraan dan diskusi yang terjadi sampai saat ini belum ada kepastian seperti itu,” tutur Dian saat ditemui awak media di kantor pusat XL Axiata di Jakarta Selatan, hari ini, Kamis (25/4).

Ia melanjutkan, “semua pemegang saham selalu melihat peluang untuk konsolidasi demi industri lebih baik. Tapi sampai saat ini kami belum melihat hilal kapan [merger] terjadi.”

Bocoran mengenai merger XL Axiata dan Smartfren ini memang sedang hangat sejak awal tahun 2024. Terbaru, dari laporan Bloomberg mewartakan bahwa induk usaha Axiata dan PT Smartfren Telecom sedang berdiskusi mengenai ‘perkawinan’ kedua perusahaan ini.

Diskusi yang paling terkini dipercaya mengenai struktur transaksi potensial yang akan menciptakan entitas senilai USD3,5 miliar atau setara Rp56 triliun dengan sebanyak 100 juta pelanggan.

Kabarnya, angka tersebut bisa saja berupa kombinasi uang tunai dan saham.

Sementara itu Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi memberikan restunya bila konsolidasi tersebut benar-benar terjadi.

Menurutnya, merger XL Axiata dan Smartfren akan memuat industri telekomunikasi di Indonesia lebih sehat dan efisien.

“Yang pasti kita mau industri telekomunikasi ini sehat. Sekarang industri ini lagi berat. Lebih efisien kan. Iya merestui, lebih efisien dan sehat. Tiga (operator) kan cukup,” katanya pada 26 Maret 2024.

Namun terkait kepastian merger kedua operator tersebut, Budi mengaku belum mendapatkan informasi lebih lanjut. Ia menyerahkan proses konsolidasi ini kepada masing-masing perusahaan, termasuk terkait kesepakatan dan kebijakan teknis yang diambil.