Stok BBM Dipastikan Aman Sampai Arus Balik Lebaran 2026 Selesai

Uzone.id - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) telah memastikan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) tetap aman sampai arus balik Lebaran 2026 selesai.

Berdasarkan pantauan BPH Migas pada 22 Maret 2026, cadangan BBM nasional dilaporkan berada pada level aman, baik untuk jenis subsidi maupun non-subsidi.

Di sisi lain, distribusi BBM dari terminal milik Pertamina ke jaringan SPBU juga masih berjalan dengan normal tanpa adanya gangguan yang berarti.

Fathul nugroho selaku Anggota Komite BPH Migas menegaskan, pemerintah menjamin ketersediaan energi selama masa mudik dan arus balik Lebaran 2026 ini.

"Sebagaimana arahan Bapak Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, menjamin ketersediaan stok dan distribusi BBM, khususnya oleh Pertamina Patra Niaga terus dijiaga ketahanannya," ujar Fathul dalam keterangan resmi.

"Monitoring kualitas juga rutin dilakukan, dan hasilnya sesuai standar pemerintah, sehingga diharapkan masyarakat merasa aman dan nyaman," sambung Fathul.

Fathul mengimbau kepada masyarakat untuk tetap tenant dan tidak melakukan pembelian berlebihan alias panic buying, di tengah kondisi geopolitik saat ini.

Kepala BPH Migas, Wahyudi Anas beserta jajarannya juga melakukan pemantauan langsung di sejumlah lokasi untuk memastikan distribusi BBM berjalan optimal.

Secara khusus, peninjauan dilakukan di sejumlah titik strategis jalur arus balik seperti di SPBU 149B dan SPBU 125B ruas tol Padalarang-Cileunyi (Padaleunyi), Kabupaten Bandung Barat.

"Kedua SPBU ini cukup luas dan nyaman. Merupakan SPBU transit bagi masyarakat yang melakukan perjalanan pada arus balik ini, baik dari wilayah Garut, Tasikmalaya serta Jawa wilayah selatan yang melakukan perjalanan, baik itu arah Bandung maupun Jakarta. Semua produk BBM tersedia," sebut Wahyudi.

Dari hasil pemantauan selama periode libur Lebaran, konsumsi BBM jenis Pertalite dan Pertamax di lokasi tersebut meningkat sekitar 5 hingga 10 persen.

Konsumsi Biosolar justru mengalami penurunan sekitar 30 persen seiring adanya pembatasan operasional kendaraan berat.