Sudah Berlaku, Transfer QRIS hingga Langganan Netflix Kena Pajak Baru?

Uzone.id — Pajak digital yang diusulkan Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Hashim Djojohadikusumo dijadwalkan berlaku mulai hari ini, Senin, 9 November 2026.

Meski begitu, informasi mengenai penerapan pajak ini masih belum mendapat kejelasan lebih lanjut. Update terakhir dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyebut bahwa pajak digital yang dimaksud bukanlah pajak baru.

Tapi, masih banyak yang bertanya apakah dengan diterapkannya pajak digital ini, transaksi melalui QRIS, e-wallet hingga bank digital juga akan terkena pajak baru?

Dalam keterangan resmi yang disampaikan oleh Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana pada 2 November 2026 lalu, pajak yang dimaksud oleh Hasyim ternyata  merupakan Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN).

Sistem ini digunakan untuk menata pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi digital luar negeri secara lebih adil, tertib, dan berbasis teknologi.

Transaksi yang Tidak Terkena Pajak Digital

Inge pun juga menegaskan kalau pajak ini tidak akan berdampak pada transfer dana perbankan digital atau dompet digital pribadi (transaksi e-wallet atau QRIS), gak cuma itu pajak ini juga tidak berlaku pada transaksi lintas negara atau remitansi.

“Terkait transfer dana dan remitansi tidak otomatis menjadi objek PPN. Sistem ini tidak dimaksudkan untuk mengenakan PPN atas aktivitas transfer dana personal maupun kiriman uang masyarakat,” tegas Inge.

Untuk transaksi non-digital seperti membeli kopi, makanan di restoran atau berbelanja menggunakan QRIS atau e-wallet tidak termasuk dalam transaksi PPN melalui SPP-TDLN atau pajak digital ini.

Jenis Transaksi yang Dikenai Pajak Digital

Lantas, pajak digital ini berlaku untuk transaksi apa?

Seperti namanya, pajak digital ini hanya diterapkan pada barang digital dan jasa digital dari luar negeri yang dimanfaatkan konsumen di Indonesia. 

Beberapa barang digital dan jasa digital yang dikenai PPN melalui sistem ini antara lain pembelian perangkat lunak dan aplikasi, layanan komputasi awan (cloud), langganan streaming film seperti Netflix dkk atau hiburan digital, layanan berbasis kecerdasan buatan (AI), serta game online milik luar negeri. 

Pembelian atau top-up gim dari penyedia luar negeri juga kemungkinan masuk dalam skema ini.

Kriteria Penerapan Pajak Digital

Tapi, perlu dicatat lai kalau pembelian layanan digital dari luar negeri tidak otomatis dikenakan pajak digital melalui sistem SPP-TDLN ini. Pemungutan ini hanya berlaku untuk transaksi yang memenuhi kriteria layanan sebagai objek pajak.

Transaksi pembelian barang digital yang sudah dipungut PPN melalui platform PMSE (Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) juga tidak akan dipungut lagi.

"Perlu dipahami bahwa tidak semua transaksi luar negeri dikenai PPN. Pemungutan melalui SPP-TDLN hanya dilakukan atas transaksi digital luar negeri yang memenuhi kriteria sebagai objek PPN sesuai ketentuan," tambah Inge.