Tak Hanya Blokir 3,7 Juta Situs, 32 Ribu Rekening Judol Ikut Dibasmi

Uzone.id — Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital diklaim sudah menindak sekitar 3,7 juta situs dan konten bermuatan judi online sejak 20 Oktober 2024 hingga 12 Juli 2026.

Tak hanya itu, bersama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Komdigi juga sudah melaporkan sekitar 38 ribu rekening bank maupun e-wallet yang diduga terkait aktivitas judi online, dengan 32.500 rekening di antaranya sudah ditutup.

Angka ini terus meningkat dibandingkan kan tahun lalu yang berada di kisaran 25 ribu rekening. Sementara itu, total jumlah rekening dan e-wallet yang masuk dalam radar aduan mencapai lebih dari 150 ribu akun.

Strategi Pemberantasan Judi Online yang Baru

Pemblokiran rekening termasuk e-wallet sendiri menjadi bagian dari strategi baru pemerintah dalam memberantas judi online. Alih-alih berfokus memblokir situs, pemerintah kini secara langsung menyasar seluruh ekosistem yang menopang operasional kejahatan.

Salah satunya, pemerintah kini secara langsung menargetkan sumber pendanaan jaringan judi online melalui penutupan rekening-rekening yang digunakan sebagai penampung transaksi.

"Pemutusan akses situs harus dibarengi dengan mengamputasi 'leher' ekosistem judi online, yaitu rekening-rekening penampung. Karena itu, kolaborasi Komdigi, OJK, industri perbankan, dan aparat penegak hukum menjadi kunci untuk memutus rantai kejahatan ini," tegas Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, dikutip Jumat, (17/07).

Meutya juga mengatakan pemberantasan judi online tidak akan efektif jika hanya mengandalkan pemutusan akses terhadap situs.

"Pemberantasan judi online harus dilakukan menyeluruh, tidak cukup atau tidak boleh berhenti hanya kepada pemutusan akses situs saja, tapi keseluruhan ekosistemnya," ujar Meutya.

Peran dan Kolaborasi Lembaga Terkait

Menurut Meutya, pendekatan ini menjadi kolaborasi antara Komdigi, OJK, Bank Indonesia, industri perbankan, dan aparat penegak hukum agar penanganan judi online dilakukan secara terintegrasi.

Kerjasama antar lembaga ini juga merupakan bagian dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), yang menjadi landasan pembentukan satuan tugas lintas kementerian dan lembaga untuk memberantas judi online.

"Ini menjadi landasan agar penanganannya tidak dilakukan secara sendiri-sendiri, tetapi terintegrasi mulai dari pemutusan akses, pemutusan aliran dana, hingga penegakan hukum," tambahnya.

OJK juga turut dilibatkan dalam proses pemberantasan judi online yang masih masif di kalangan masyarakat ini. Mereka berkontribusi untuk terus memperkuat prinsip Know Your Customer (KYC) pada rekening sehingga nantinya bisa mendeteksi jejak pemilik rekening yang dimanfaatkan untuk jaringan kejahatan digital.

"Pemberantasan judi online hanya akan efektif jika seluruh ekosistemnya kita putus bersama. Bukan hanya situsnya, tetapi juga aliran dananya, identitas pelakunya, dan penegakan hukumnya," pungkas Meutya.