Telkom Indonesia Minta Dukungan Pemerintah Soal 5G dan Data Center

Uzone.id — PT Telkom Indonesia telah menyampaikan roadmap detail perusahaan dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI pada Selasa, (13/11). Anggota DPR Komisi VI mengungkap bahwa roadmap tersebut dinilai lebih detail dibandingkan mitra perusahaan lainnya.

"Rasanya Telkom paling lengkap, paling bagus menyajikan data pada kami dari seluruh mitra Komisi VI," kata anggota DPR RI Ismail Bachtiar dalam keterangannya.

Ada beberapa poin yang disampaikan oleh Telkom Indonesia dalam Rapat Dengar Pendapat tersebut, beberapa diantaranya adalah terkait bisnis dan anak bisnis Telkom yang saat ini berjumlah 12 anak perusahaan, pemaparan terkait pencapaian perusahaan sepanjang tahun 2024, roadmap tahun 2025 dan permintaan dukungan dari Pemerintah terkait beberapa hal.

Ririek Adriansyah, selaku Direktur Utama Telkom Indonesia menjelaskan bahwa Telkom Indonesia akan membidik 5 prioritas utama di 2025 demi peningkatan kinerja grup.

“Selain menjalankan layanan yang ada, kami juga akan memperkuat FMC, sehubungan dengan integrasi yang terus berproses antara IndiHome dan Telkomsel. Kami juga akan meningkatkan performansi bisnis B2B dengan berfokus pada profitabilitas melalui penguatan kapabilitas,” kata Ririek.

Fokus utama Telkom selanjutnya adalah mengeksekusi pembangunan kapasitas data center, komersialisasi, dan kemitraan bisnis. Fokus keempat adalah memastikan operasional infrastruktur yang efisien (termasuk pola pikir bisnis) termasuk utilisasi aset infrastruktur. Kelima, Telkom juga akan berfokus pada inisiatif yang mendukung peningkatan daya saing dan pertumbuhan bisnis B2B.

“Ini akan kita lakukan baik kita mengembangakn produk sendiri maupun berpartner dengan mitra yang kita anggap mampu,” tambahnya.

Soal revenue sendiri, Telkom secara konsul membidik pertumbuhan pendapatan di angka mid-single digit atau sekitar 4-5 persen, EBITDA margin 51 persen, dan rasio CAPEX kurang dari 24 persen di tahun 2025.

Selain memaparkan soal roadmap dan goal di tahun2 2025, Telkom juga meminta dukungan yang dibutuhkan dari pemerintah sebagai pemangku kepentingan saat ini, salah satunya terkait perluasan jaringan 5G yang masih terhalang oleh beberapa hal, seperti frekuensi dan spekturm.

“Intinya, Jaringan 5G ini belum bisa berkembang secara optimal karena spektrumnya belum ada, use case pengguna 5G juga masih terbatas. (Kami berharap) ada keringanan biaya spektrum sehingga bisa mengembangkan 5G tanpa berdampak negatif terhadap bisnis Telkom. Tak hanya Telkom, perusahaan provider lain juga memiliki harapan yang sama,” kata Ririek.

Selain itu, Telkom juga meminta pemerintah untuk melakukan eksplorasi kemungkinan penyesuaian atau pengurangan BHP dan implementasi non-cash USO. Hal ini menyoroti regulatory cost di Indonesia yang saat ini lebih tinggi dari negara lain.

Telkom juga meminta dukungan kebijakan berbagi jaringan (network sharing) yang efektif & efisien melalui perubahan kebijakan komitmen pembangunan. 

Perusahaan juga menggarisbawahi soal dukungan pemerintah terkait pembangunan Data Center di Indonesia yang masih kalah dari negara tetangga, Malaysia.

“Kita bersaing tak hanya dengan operator data center yang ada, tapi yang lebih berat lagi adalah persaingan antara negara. Pesaing yang paling berat adalah Johor dimana pemerintah Malaysia mempermurah harga listrik, insentif pajak diturunkan, sehingga banyak data center baru yang memilih disana,” ujarnya.

Ririek menambahkan, “Ini ada beberapa faktor yang ada diluar jangkauan kami, jadi kami meminta dukungan dari pemerintah agar beberapa ini diberikan insentif ya.”

Terakhir, Telkom juga meminta dukungan pemerintah terhadap inisiasi Energi Hijau untuk Infrastruktur Digital seperti Data Center, Tower, dan lainnya.