2 Perpres AI Ditargetkan Terbit 2026, Atur Data Retina hingga Watermark

Uzone.id – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengungkap bahwa Peraturan Presiden (Perpres) AI diharapkan tetap meluncur tahun 2026 ini. Hingga saat ini, Perpres AI tersebut sudah dalam tahap finalisasi dan tinggal menunggu tanda tangan dari Presiden RI.

“Perpres AI kabarnya sudah diparaf oleh semua menteri terkait. Tinggal (menunggu) Presiden,” ujar Edwin Hidayat Abdullah menjabat sebagai Direktur Jenderal Ekosistem Digital Komdigi saat ditemui usai acara peluncuran laporan Closing the AI Capability Gap in Indonesia, Kamis, (03/09).

Peraturan Presiden yang tengah dirancang oleh Kementerian Komdigi ini terdiri dari dua rancangan, yaitu Perpres Peta Jalan AI Nasional dan juga Perpres Etika dan Tata Kelola AI.

Proses pembahasan kedua regulasi tersebut pun melibatkan lebih dari 40 kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Kementerian Keuangan, serta Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Mengenai perilisannya, Edwin menjelaskan bahwa pemerintah tetap berusaha untuk menerbitkan aturan tersebut pada tahun 2026 ini.

“Harapan kami mungkin (tahun ini), insya Allah,” tambah Edwin.

Ediwn turut menjelaskan kalau rancangan regulasi ini juga telah melalui proses konsultasi publik atau public consultation. Dari sisi industri, keberadaan aturan ini diklaim telah dinantikan karena diharapkan bisa memberikan panduan yang lebih jelas mengenai arah pengembangan dan pemanfaatan AI di Indonesia.

“Sebenarnya mereka menunggu-nunggu. Jadi memang itu kan kasih clear guidance mengenai AI ini diarahkan ke mana,” kata Edwin.

Salah satu yang diatur dalam Perpres AI ini nantinya adalah untuk membatasi dan bahkan melarang AI untuk menggunakan dan mengambil data publik yang berpotensi membahayakan pemiliknya.

“Misalnya, kamera khusus untuk mengambil data iris mata, data retina. Ini adalah contoh risiko AI yang tidak bisa diterima (dan dilarang),” tambah Edwin.

Regulasi AI juga bisa menjadi acuan dalam pemanfaatan AI di industri kreatif untuk melindungi karya seniman dan membedakannya dengan karya hasil AI.

Berdasarkan aturan tersebut, kementerian yang membidangi sektor kreatif nantinya bisa membuat pengaturan lebih spesifik, termasuk kemungkinan pemberian penanda atau watermark pada konten buatan AI.

“Misalnya sekarang banyak yang protes mengenai tidak ada yang membedakan antara karya kreatif yang AI sama yang asli. Mungkin nanti dari kementerian kreatif membuat aturan sendiri. Kalau yang AI itu harus dikasih watermark atau apa,” ujarnya.

Sementara itu, terdapat pula penggunaan AI yang tetap diperbolehkan, tetapi membutuhkan pengawasan ketat. Contohnya adalah AI yang digunakan di sektor kesehatan dan layanan keuangan.

Meski begitu, Edwin menekankan bahwa dua Perpres AI ini difokuskan sebagai panduan atau guidance bagi seluruh sektor sehingga tidak memuat sanksi atau hukuman khusus bagi industri.

“Jadi, Perpres ini (hadir untuk) menyiapkan arah, bagaimana AI ini mau dimanfaatkan dan prioritasnya untuk apa, terutamanya untuk para rakyat Indonesia, untuk membantu program pemerintah,” tuturnya.