2024, Indonesia Siap Pemilu Online?

Uzone.id – Ada inisiatif menarik dari Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate terkait Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024. Menurutnya, sudah saatnya Indonesia menerapkan digitalisasi dengan menggelar e-voting, alias Pemilu online.

Johnny mengatakan kalau Pemilu 2024 dapat menjadi momentum menghasilkan pemimpin masa depan Indonesia dengan komitmen digitalisasi Tanah Air.

“Pengadopsian teknologi digital dalam giat Pemilu memiliki manfaat untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi dalam proses kontestasi politik yang legitimate baik dalam tahapan pemilih, verifikasi identitas pemilih, pemungutan suara, penghitungan suara, hingga transmisi dan tabulasi hasil pemilu,” ungkap Johnny dalam Rapat Koordinasi Digitalisasi Pemilu Untuk Digitalisasi Indonesia, yang berlangsung secara hibrida dari Hilton Resort Nusa Dua, Badung, Bali, Selasa (22/03).

Dalam rapat yang dihadiri komisioner, pejabat struktural dan fungsional Komisi Pemilihan Umum itu, Johnny menyontohkan negara Baltik di Eropa Utara, Estonia yang menjadi negara terdepan karena keberhasilan mengadopsi pemungutan suara secara digital.

“Melalui pemungutan suara online yang bebas, adil dan aman, serta melalui sistem e-vote atau internet voting, Estonia telah melaksanakannya sejak tahun 2005 dan telah memiliki sistem pemilihan umum digital di tingkat kota, negara dan di tingkat Uni Eropa yang telah digunakan oleh 46,7 persen penduduk. Jadi bukan hal baru, termasuk KPU ini sudah lama juga menyiapkannya,” jelasnya.

Baca juga: Hati-hati Catfishing, Penipu Online Nyamar Identitas

Johnny turut menambahkan, digitalisasi tahapan Pemilu juga tengah berlangsung di India. Menurutnya, Komisi Pemilihan Umum negara dengan populasi penduduk kedua terbesar di dunia itu bekerja sama dengan salah satu perguruan tinggi untuk mengembangkan teknologi blokchain.

“Saat ini India is now using it! India sedang menggunakan blockchain untuk mendukung voting jarak jauh dalam pemilihan umum (televoting). Diharapkan dapat direalisasi dalam pemilihan umum India tahun 2024 mendatang, sama seperti kita. Jadi kalau kita melakukan benchmark dan studi tukar informasi dan pengetahuan, serta pengalaman bisa dilakukan bersama mereka,” katany lagi.

Mengutip data International Institute for Democracy dan Electoral Assistance, Johnny memaparkan bahwa tahapan pemungutan suara secara elektronik atau e-voting telah digunakan di 34 negara di dunia yang dilakukan dalam berbagai bentuk dan tingkatan.

Pelaksanaan e-voting itu melibatkan badan manajemen Pemilu atau electoral management board di skala nasional maupun skala subnasional seperti pemilihan anggota legislatif daerah.

“Pada saat menyusun kodifikasi undang-undang dulu, saya melakukan kunjungan kerja termasuk ke Jerman dan mendiskusikan dengan Badan Pemilihan Umum. Saya menjadi anggota DPR waktu itu. Sekarang menjadi acuan landasan pemilihan umum, karena undang-undangnya belum diganti atau belum diamandemen dan belum direvisi,” ujarnya.

Hal yang penting diperhatikan bersama bukan saja proses secara digital saja. Namun, lebih pada kesiapan masyarakat untuk menjaga tingkat kepercayaan dalam setiap tahapan Pemilu termasuk saat verifikasi dan re-verifikasi data.

“Ini yang perlu kita perhatikan betul-betul dan tren digitalisasi pemilu pun dapat dilihat dari ragam visi dan pengadopsiannya dalam tahapan pemungutan suara di beberapa negara di dunia,” sambungnya.

Baca juga: Hobi Belanja Online? 5 Hal Ini Harus Diperhatikan Saat Barang Datang

Di mata Johnny, transformasi digital di level global mempengaruhi beragam aktivitas manusia. Oleh karena itu, digitalisasi Pemilu menjadi hal keniscayaan sebagai bagian dari praktik demokrasi dan manifestasi kedaulatan rakyat Indonesia.

Namun demikian, Johnny menilai tren digitalisasi mendorong munculnya era cyber election yang ditandai dengan beberapa karakteristik.

“Pertama adalah keberadaan inovasi digital sebagai bagian dari solusi. Kedua, arus data dan komunikasi. Ketiga, mengenai karakteristik percepatan laju komunikasi. Keempat, komodifikasi data electoral,” kata Johnny.

Mengenai inovasi digital, Menteri Johnny menyatakan secara teknis upaya akselerasi pembangunan infrastruktur TIK oleh pemerintah diharapkan memudahkan digitalisasi.

Johnny tak lupa mengingatkan salah satu tantangan terbesar berkaitan dengan legitimasi. Oleh karena itu, Menteri Johnny mendorong upaya bersama meyakinkan masyarakat agar legitimasi Pemilu digital bisa diterima.

“Kita harus bisa memastikan, meyakinkan rakyat akan legitimate-nya pemilihan umum melalui proses legitimasi. Sehingga keberadaan inovasi digital menjadi bagian dari solusi,” tutup Johnny.