4,1 Juta Judol Diblokir Komdigi, Kebanyakan Berasal dari Luar Negeri

Uzone.id — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengklaim telah menangani 4,1 juta konten perjudian yang beredar di ruang digital dari periode 20 oktober 2024 hingga 28 september 2026.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 3,6 juta diantaranya merupakan judi online dari situs dan alamat IP. Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid pun mengatakan kalau pemerintah terus melakukan pemutusan akses terhadap konten judi online. 

Namun, upaya tersebut ternyata belum cukup untuk benar-benar memberantas peredarannya. Pasalnya, pelaku terus mencari cara baru untuk kembali menjangkau masyarakat. Ketika sebuah situs diblokir, situs atau akun baru bisa kembali bermunculan.

“Sekali lagi ini bukan capaian, tapi ini progress report yang perlu kita sampaikan. Seharusnya angkanya di atas itu,” ujar Meutya dalam keterangan tertulisnya, Kamis, (01/10).

Meutya pun mengungkap bahwa pola penyebaran judi online terus berubah. Setelah satu akses ditutup, pelaku disebut bisa membuat situs dan akun baru atau berpindah ke jalur lain untuk mempromosikan perjudian.

“Ketika kita lakukan intervensi, kita lakukan pemutusan akses muncul lagi. Kita lakukan lagi muncul lagi. Artinya apa? Kita memang harus berjibaku bersama-sama untuk menurunkan angka ini,” tegasnya.

Persoalan lain yang dihadapi pemerintah adalah keberadaan infrastruktur judi online yang tidak semuanya berasal dari Indonesia. Meutya mengatakan sebagian besar alamat IP yang ditemukan justru berada di luar negeri, tetapi digunakan untuk menyasar pengguna di Indonesia.

“Sebagian besar yang ditemukan oleh Pak Dirjen Alexander Sabar, IP-nya berada bukan di dalam negeri. Ada yang di luar negeri tapi mengakses manusia-manusia warga negara Indonesia,” kata Meutya.

Kondisi tersebut membuat judi online tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran di ruang digital, tetapi juga sebagai kejahatan yang memiliki karakter transnasional.

Tak hanya itu, kolom komentar di berbagai platform digital bahkan ikut dimanfaatkan sebagai tempat menyebarkan promosi judi online. Oleh karena itu, Meutya meminta platform digital ikut mengambil peran dalam pemberantasan judi online.

Platform dan penyelenggara layanan digital didorong untuk memperkuat sistem deteksi, pencegahan, dan penanganan konten perjudian.

“Tidak bisa pemerintah sendiri. Kita membutuhkan industri, kita membutuhkan masyarakat untuk bersama-sama menjaga ruang digital kita,” ujar Meutya.

Melihat modus yang terus menyebar dan beragam, penanganannya pun menurut Meutya tidak bisa berhenti pada pemblokiran situs dan dilakukan sendiri.

“Tidak cuma Kemkomdigi saja. Ada juga para penegak hukum yang tentu harus juga melakukan penegakan hukum yang membuat efek jerat kepada para bandar. Karena kalau tidak dijerat, ya nanti situsnya dibuat lagi dan dibuat lagi,” ujarnya.

Ke depannya, pemerintah memastikan pemutusan akses terhadap konten judi online akan terus dilakukan. Namun, langkah tersebut akan berjalan bersamaan dengan penegakan hukum terhadap pihak di balik jaringan perjudian serta keterlibatan industri dan masyarakat.