600 Ribu Aduan Scam Online, Kerugian Masyarakat Tembus Rp9,3 T
Penipuan daring di Indonesia merugikan Rp9,3 triliun dari 600 ribu aduan, diatasi Komdigi melalui literasi keamanan digital dan registrasi kartu SIM biometrik.

Highlight Artikel
- Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menerima sekitar 600 ribu pengaduan penipuan online dengan total kerugian mencapai Rp9,3 triliun.
- Wamen Komdigi Nezar Patria menyoroti peningkatan kejahatan siber, termasuk penipuan online, seiring luasnya akses internet dan layanan digital.
- Pemerintah menekankan pentingnya literasi keamanan digital dan pemahaman masyarakat tentang modus penipuan serta cara bertransaksi aman.
- Pemerintah berupaya menekan potensi penipuan melalui pengetatan registrasi kartu SIM dengan identitas biometrik, sesuai Permen Komdigi No. 7 Tahun 2026.
Uzone.id — Kasus penipuan
online (scam online) di Indonesia semakin mengkhawatirkan. Kementerian
Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengungkapkan bahwa pemerintah telah menerima
sekitar 600 ribu pengaduan terkait penipuan digital, dengan total kerugian
masyarakat mencapai Rp9,3 triliun.
Angka tersebut disampaikan Wakil Menteri Komunikasi dan
Digital (Wamen Komdigi) Nezar Patria dalam audiensi bersama perwakilan
Mastercard di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, Senin (16/11).
“Kami telah menerima sekitar 600 ribu pengaduan terkait
penipuan dengan total kerugian mencapai sekitar Rp9,3 triliun,” ungkap Nezar
dalam keterangan tertulisnya.
Ia melanjutkan, semakin luasnya akses internet dan
penggunaan layanan digital ternyata diikuti oleh meningkatnya ancaman kejahatan
siber, termasuk penipuan online yang menyasar masyarakat.
Besarnya kerugian tersebut menjadi perhatian pemerintah tentunya, terutama ketika masyarakat semakin terbiasa melakukan berbagai aktivitas secara online, mulai dari komunikasi hingga transaksi online.
Untuk mengatasi
persoalan ini, masyarakat pun perlu dibekali pemahaman mengenai berbagai modus
penipuan dan cara menjaga keamanan saat menggunakan layanan digital.
“Ini bukan
sekadar soal membangun infrastruktur yang tangguh, melainkan juga tentang
meningkatkan kesadaran para pemangku kepentingan dan masyarakat yang
menggunakan platform digital,” tegasnya.
Ia melanjutkan,
“Mereka perlu memahami cara menggunakan platform tersebut dengan aman, termasuk
cara bertransaksi secara aman.”
Selain mendorong literasi keamanan digital, pemerintah juga berupaya menekan potensi penipuan melalui pengetatan proses registrasi kartu SIM menggunakan data biometrik.
Salah satu
langkah yang dilakukan adalah penerapan Peraturan Menteri Komunikasi dan
Digital Nomor 7 Tahun 2026 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi
melalui Jaringan Bergerak Seluler.
Melalui aturan
tersebut, registrasi pelanggan seluler diwajibkan menggunakan identitas
biometrik. Tujuannya agar identitas pengguna nomor telepon bisa diverifikasi
dengan lebih akurat.
“Dari sisi
pemerintah, kami berupaya melakukan pengaturan di sektor hulu, yakni saat
masyarakat melakukan pendaftaran kartu SIM, pengguna harus menyertakan
identitas biometrik mereka,” jelas Nezar.
Menurutnya,
verifikasi biometrik menjadi salah satu upaya pemerintah untuk memperkuat
identifikasi pengguna layanan telekomunikasi sekaligus mencegah penyalahgunaan
nomor seluler untuk aktivitas kejahatan.
FAQ Artikel
Berapa total kerugian akibat penipuan online yang dilaporkan kepada Komdigi?
Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengungkapkan bahwa total kerugian masyarakat akibat sekitar 600 ribu pengaduan penipuan online mencapai Rp9,3 triliun.
Apa penyebab utama peningkatan kasus penipuan online di Indonesia?
Peningkatan kasus penipuan online di Indonesia disebabkan oleh semakin luasnya akses internet dan penggunaan layanan digital yang sayangnya diikuti oleh meningkatnya ancaman kejahatan siber.
Langkah-langkah apa yang diambil pemerintah untuk mengatasi penipuan online?
Pemerintah mengambil langkah-langkah seperti mendorong literasi keamanan digital masyarakat dan menekan potensi penipuan melalui pengetatan proses registrasi kartu SIM menggunakan data biometrik, sesuai Permen Komdigi No. 7 Tahun 2026.
Bagaimana registrasi kartu SIM biometrik dapat mencegah penipuan?
Registrasi kartu SIM dengan identitas biometrik bertujuan untuk memverifikasi identitas pengguna nomor telepon secara lebih akurat, sehingga dapat memperkuat identifikasi dan mencegah penyalahgunaan nomor seluler untuk kejahatan.
Vina Insyani
Jurnalis

