Home
/
Digilife

600 Ribu Aduan Scam Online, Kerugian Masyarakat Tembus Rp9,3 T

Penipuan daring di Indonesia merugikan Rp9,3 triliun dari 600 ribu aduan, diatasi Komdigi melalui literasi keamanan digital dan registrasi kartu SIM biometrik.

600 Ribu Aduan Scam Online, Kerugian Masyarakat Tembus Rp9,3 T

Bagikan :

Highlight Artikel

  • Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menerima sekitar 600 ribu pengaduan penipuan online dengan total kerugian mencapai Rp9,3 triliun.
  • Wamen Komdigi Nezar Patria menyoroti peningkatan kejahatan siber, termasuk penipuan online, seiring luasnya akses internet dan layanan digital.
  • Pemerintah menekankan pentingnya literasi keamanan digital dan pemahaman masyarakat tentang modus penipuan serta cara bertransaksi aman.
  • Pemerintah berupaya menekan potensi penipuan melalui pengetatan registrasi kartu SIM dengan identitas biometrik, sesuai Permen Komdigi No. 7 Tahun 2026.

Uzone.id — Kasus penipuan online (scam online) di Indonesia semakin mengkhawatirkan. Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengungkapkan bahwa pemerintah telah menerima sekitar 600 ribu pengaduan terkait penipuan digital, dengan total kerugian masyarakat mencapai Rp9,3 triliun.

Angka tersebut disampaikan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamen Komdigi) Nezar Patria dalam audiensi bersama perwakilan Mastercard di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, Senin (16/11).

“Kami telah menerima sekitar 600 ribu pengaduan terkait penipuan dengan total kerugian mencapai sekitar Rp9,3 triliun,” ungkap Nezar dalam keterangan tertulisnya.

Ia melanjutkan, semakin luasnya akses internet dan penggunaan layanan digital ternyata diikuti oleh meningkatnya ancaman kejahatan siber, termasuk penipuan online yang menyasar masyarakat.

Besarnya kerugian tersebut menjadi perhatian pemerintah tentunya, terutama ketika masyarakat semakin terbiasa melakukan berbagai aktivitas secara online, mulai dari komunikasi hingga transaksi online.





Untuk mengatasi persoalan ini, masyarakat pun perlu dibekali pemahaman mengenai berbagai modus penipuan dan cara menjaga keamanan saat menggunakan layanan digital.

“Ini bukan sekadar soal membangun infrastruktur yang tangguh, melainkan juga tentang meningkatkan kesadaran para pemangku kepentingan dan masyarakat yang menggunakan platform digital,” tegasnya.

Ia melanjutkan, “Mereka perlu memahami cara menggunakan platform tersebut dengan aman, termasuk cara bertransaksi secara aman.”

Selain mendorong literasi keamanan digital, pemerintah juga berupaya menekan potensi penipuan melalui pengetatan proses registrasi kartu SIM menggunakan data biometrik.






Salah satu langkah yang dilakukan adalah penerapan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 7 Tahun 2026 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi melalui Jaringan Bergerak Seluler.

Melalui aturan tersebut, registrasi pelanggan seluler diwajibkan menggunakan identitas biometrik. Tujuannya agar identitas pengguna nomor telepon bisa diverifikasi dengan lebih akurat.

“Dari sisi pemerintah, kami berupaya melakukan pengaturan di sektor hulu, yakni saat masyarakat melakukan pendaftaran kartu SIM, pengguna harus menyertakan identitas biometrik mereka,” jelas Nezar.

Menurutnya, verifikasi biometrik menjadi salah satu upaya pemerintah untuk memperkuat identifikasi pengguna layanan telekomunikasi sekaligus mencegah penyalahgunaan nomor seluler untuk aktivitas kejahatan.

 

FAQ Artikel

Berapa total kerugian akibat penipuan online yang dilaporkan kepada Komdigi?

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengungkapkan bahwa total kerugian masyarakat akibat sekitar 600 ribu pengaduan penipuan online mencapai Rp9,3 triliun.

Apa penyebab utama peningkatan kasus penipuan online di Indonesia?

Peningkatan kasus penipuan online di Indonesia disebabkan oleh semakin luasnya akses internet dan penggunaan layanan digital yang sayangnya diikuti oleh meningkatnya ancaman kejahatan siber.

Langkah-langkah apa yang diambil pemerintah untuk mengatasi penipuan online?

Pemerintah mengambil langkah-langkah seperti mendorong literasi keamanan digital masyarakat dan menekan potensi penipuan melalui pengetatan proses registrasi kartu SIM menggunakan data biometrik, sesuai Permen Komdigi No. 7 Tahun 2026.

Bagaimana registrasi kartu SIM biometrik dapat mencegah penipuan?

Registrasi kartu SIM dengan identitas biometrik bertujuan untuk memverifikasi identitas pengguna nomor telepon secara lebih akurat, sehingga dapat memperkuat identifikasi dan mencegah penyalahgunaan nomor seluler untuk kejahatan.

Vina Insyani

Vina Insyani

Jurnalis

Jurnalis yang berfokus untuk memantau tren viral di sekitar kalian serta mengulik isu yang ramai dibahas di ruang digital.
Lihat semua artikel →
populerRelated Article