Akhirnya Facebook Bayar Rp 14 T untuk Media

pada 4 tahun lalu - byVina Insyani

Advertising

Uzone.id -Setelah melewati perseteruan yang cukup alot, Facebook akhirnya mengikuti jejak Google untuk berinvestasi sebanyak USD 1 Miliar atau atau setara Rp 14 Triliun untuk mendukung industri berita selama tiga tahun ke depan.

Seperti diketahui, Facebook berseteru dengan Australia atas undang-undang yang meminta platform media sosial membayar organisasi berita. Padahal, Facebook mengaku telah berinvestasi pada industri berita sejak 2018 lalu dengan investasi USD 600 juta atau setara Rp 8,4 Triliun.

Oktober lalu, Google lebih dulu akan membayar penerbit sebesar Rp.14 Triliun untuk tiga tahun ke depan.

Konflik terjadi karena para perusahaan berita ingin Google dan Facebook membayar berita yang muncul di platform dua raksasa teknologi ini.

Dengan sudut pandang ini, pemerintah Eropa dan Australia menunjukkan simpatinya karena kedua raksasa teknologi ini telah menyedot sebagian besar upah periklanan digital di AS yang telah merugikan pihak penerbit.

Dikutip dariABC News, Jumat (26/2), pada hari selasa Facebook telah mencabut laranganlinkberita di Australia setelah pemerintah sepakat untuk mengubah Undang-Undang usulan untuk membantu penerbit bernegosiasi dengan Facebook dan Google.

Facebook dikritik oleh berbagai pihak karena larangan ini dan juga pemutusan sementara akses ke situs pandemi milik pemerintah, kesehatan masyarakat, dan layanan darurat lainnya.

Perubahan ini memungkinkan Facebook untuk memilih penerbit mana yang akan mereka dukung serta mengindikasikan jika perusahaan ini akan mulai membuat kesepakatan di negara kangguru tersebut.

Diketahui, Google telah lebih dulu menandatangani kesepakatan lisensi konten dengan perusahaan media di Australia dan bekerja sama dengan lebih dari 50 penerbit di Australia serta lebih dari 500 penerbit secara global.

Tak hanya di Australia saja, peraturan ini juga mungkin muncul di negara-negara lain. Microsoft diketahui bekerja sama dengan penerbit Eropa dalam mendorong platform besar untuk membayar berita.

Negara-Negara uni Eropa lainnya juga sedang berupaya mengadopsi aturan hak cipta yang memungkinkan perusahaan berita dan penerbit bernegosiasi soal upah dan pembayaran.