Jelang Pemilu 2024, Twitter Larang Tegas Iklan Politik Berkeliaran

pada 2 tahun lalu - byVina Insyani

Advertising

Uzone.id- 2024 masih 2 tahun lagi tapi suasana soal politik sudah mulai muncul dimana-mana. Menjelang pemilu serentak di Indonesia,timelinedanfeedsmedia sosial biasanya ‘panas’ karena postingan berbau kampanye dan lainnya.

Menghadapi suasana tersebut, sebagai salah satu platform media sosial yang punya basis cukup besar di Indonesia, Dwi Adriansah, Country Industry Head Twitter Indonesia, mengungkapkan kalau Twitter melarang iklan yang berbau politik, bahkan semenjak tahun 2019 lalu.

Dwi juga mengatakan kalauadvertising politicitu tidak bisa alias dilarang secara global dan sudah ada dalam kebijakan.

Menambahkan hal tersebut, Cipluk Carlita, Head of Communications Southeast Asia Twitter, Rabu, (26/10), mengatakan kalau Twitter tidak memperbolehkan organisasi, partai ataupun kandidat politik untuk menggunakan fiturads/iklan sebagai tempat untuk kampanye baik itu sebelum maupun sesudahnya.

Namun, untuk obrolan, diskusi atau percakapan ‘organik’ terkait hal-hal soal politik masih diperbolehkan selama tidak menggunakan Twitter sebagai platform untuk kampanye atau membuat amplifikasi narasi yang ingin diperjuangkan.

Secara organik, partai politik, kandidat calon presiden, kementerian, semuanya boleh menggunakan Twitter untuk obrolan secara organik seperti informasi kampanye, misalnya kandidat memberi tahu akan hadir di daerah tertentu untuk bertemu warga.

“Jadi selama dia tidak menggunakan platform twitter dengan cara membayar iklannya atau melaluiads.twitter.comitu tidak apa apa,” tambah Cipluk.

Sebenarnya, kebijakan soal politik ini sudah diterapkan oleh Twitter di seluruh wilayah, baik itu untuk organisasi, partai politik dimana Twitter melarang untuk menggunakan platform untuk beriklan saat pemilu, sesudah atau sebelumnya.

Politik memang menjadi concern yang cukup besar di berbagai platform dan media sosial, salah satu kebijakan tegas yang diberlakukan adalah adanyahate speech,hoaks dan seruan yang mengakibatkan adanya perpecahan di berbagai kubu.

Salah satu ‘korban’ dari kebijakan tegas soal politik ini adalah Donald Trump dimana ia dilarang secara permanen dari Twitter dan berbagai media sosial lain karena ujarannya yang berpotensi menyebabkan adanya kekerasan di dunia nyata.

Keputusan tegas Twitter ini bermula ketika pendukung Trump melakukan kerusuhan di Capitol AS. Pada saat itu, Twitter mengambil langkah yang sangat berani untuk menangguhkan akun Trump karena cuitannya berpotensi menimbulkan adanya aksi kekerasan yang lebih lanjut di negara tersebut.