Pelajaran yang Bisa Diambil Dari Kelakuan Bjorka

pada 2 tahun lalu - byVina Insyani

Uzone.id- Hacker Bjorka dengan segala keributannya dalam membocorkan data-data masyarakat Indonesia memang menjengkelkan banyak pihak, khususnya kita sebagai masyarakat dan pemerintah.

Walau dianggap sebagai pahlawan oleh sebagian warganet, tapi apa yang dilakukan Bjorka tetap tidak bisa dibenarkan. Apalagi peretasan merupakan hal yang ilegal dan melanggar hukum, lebih lagi Bjorka mempublikasikan data-data yang bersifat pribadi.

Data-data yang dijualbelikan Bjorka ini mencakup NIK, KTP, nomor ponsel, alamat lengkap, status vaksin bahkan data-data PLN pun ia bocorkan. Baru-baru ini, Bjorka juga mempublish data rahasia BIN dan juga presiden.

Sudah sampai sejauh itu Bjorka beraksi sampai-sampai pemerintah pun menunjuk satgas khusus untuk menangani hal ini. Masyarakat pun menuntut dan mengkritik kinerja para tenaga siber negara yang tak bisa melindungi masyarakat.

Dibalik sifat so’ heroik Bjorka yang katanya ingin membantu masyarakat Indonesia memberikan pelajaran pada pemerintah RI dan lemahnya keamanan siber di Indonesia, masyarakat perlu sadar kalau apa yang dilakukan Bjorka ini telah melanggar etika dalam ruang digital.

Salah satunya adalah menyebarluaskan informasi yang sudah masuk ke dalam ranah pribadi tanpaconsentatau persetujuan dari si pemilik data, aktivitas ini sering disebut dengan perilakuDoxing.Perilaku yang dekat dengan ‘Bbullying’ namun dilakukan secara digital.

“Doxing itu seperti bullying namun dilakukan dicyberspace,dan kalau dilakukan dicyberspaceartinya memanfaatkan data digital,” kata Alfons Tanujaya, Pengamat keamanan siber Vaksincom kepadaUzone.id.

Ia menambahkan kalau doxing itu terjadi kalau ada informasi sensitif milik seseorang yang diungkapkan ke publik.

“Hacker tidak selalu serta merta melakukandoxing, tetapi yang dilakukan Bjorka sudah berada di tahapdoxingyang mana ini termasuk tindakan melanggar hukum,” terang Alfons.

Salah satu tindakandoxingyang dilakukannya adalah menyebarkan data pejabat Indonesia, mulai dari Menkominfo, Ditjen Aptika, hingga Gubernur DKI Jakarta.

Namun di sisi lain, ada satu pelajaran yang mungkin ingin disampaikan Bjorka terhadap pemerintah, apalagi mengenai keamanan siber di negara ini yang disebut lemah dan gampang dibobol peretas. Terlebih kebanyakan kasus selalu mengorbankan data masyarakat Indonesia.

Alhasil, masyarakat yang seharusnya dilindungi malah terancam bahaya kejahatan siber karena data-datanya tersebar di situs-situs hacker.

“Tapi sebenarnya itu menunjukkan seberapa parah data kependudukan ini bocor dan tidak dilindungi dengan baik. Jadi Bjorka ingin menunjukkan kepada petinggi negara apa yang dialami dan dirasakan masyarakat yang datanya sudah bocor ini,” ujar Alfons.

Bjorka mungkin ingin para pejabat ini merasakan bagaimana rasanya diteror pesan-pesan WhatsApp berisi penipuan dan phishing, atau panggilan ‘bodong’ dari orang yang mengaku pihak bank, atau tawaran pinjol-pinjol yang berharap link jebakannya bisa diklik begitu saja.