Anak Sekolah Tak Lagi Bebas Bawa HP, Bagaimana Aturan Terbarunya?

Uzone.id — Penggunaan smartphone (HP) di sekolah resmi dibatasi oleh  Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dan didukung oleh Kementerian Komdigi berdasarkan aturan Peraturan Pemerintah No 17 tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik Dalam Pelindungan Anak (PP Tunas).

Pembatasan ini bertujuan untuk melindungi anak-anak dari risiko penggunaan teknologi digital, seperti adiksi digital, paparan konten negatif, kekerasan berbasis daring, ancaman keamanan siber, hingga gangguan terhadap kesehatan fisik dan mental.

“Aturan pembatasan penggunaan gadget di lingkungan sekolah semakin melengkapi komitmen Pemerintah untuk melindungi anak-anak kita dari ancaman negatif yang ada di ruang digital, terutama konten-konten berbahaya,” kata Menteri Komdigi, Meutya Hafid.

Implementasi dan Ruang Lingkup Aturan

Agar segera diterapkan, aturan ini pun sudah disebar ke setiap sekolah oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melalui Surat Edaran Nomor 18 Tahun 2026.

Meski dibatasi, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menyebut kalau aturan ini tidak bermaksud untuk melarang penggunaan smartphone tapi mengatur soal penggunaannya.

"Pembatasan itu bukan pelarangan, tetapi bagaimana mereka menggunakan teknologi digital, khususnya gawai, dengan bijak, arif, dan untuk kepentingan edukatif," kata Menteri Dikdasmen, Abdul Mu'ti..

Pembatasan smartphone ini akan berlaku ketika proses kegiatan belajar berlangsung di sekolah SD, SMP dan juga SMA. Nantinya, smartphone ini hanya bisa digunakan sesuai dengan karakteristik, kebutuhan, dan kondisi masing-masing satuan pendidikan. 

Alasan Utama Pembatasan HP di Sekolah

Mendikdasmen menjelaskan kalau pembatasan smartphone anak di lingkungan sekolah didorong oleh screen time masyarakat Indonesia yang menghabiskan waktu berselancar di dunia maya selama 7 jam 32 menit setiap hari.

Makanya, ia membutuhkan kerja sama antara sekolah keluarga, masyarakat, dan para penyedia layanan digital untuk melindungi kesehatan mental dan mengindari adiksi smartphone semenjak dini.

Langkah Komdigi dan Ancaman Digital Terhadap Anak

Sejalan dengan ini, Kemendikdasmen juga turut bekerja sama dengan Kemkomdigi, dimana saat ini Komdigi secara efektif telah mewajibkan seluruh platform digital untuk membatasi akses bagi pengguna di bawah umur. 

Berdasarkan regulasi tersebut, platform berisiko tinggi diwajibkan melakukan verifikasi usia dan persetujuan orang tua.

Komdigi juga mengingatkan berbagai ancaman yang saat ini membayangi anak dan remaja di media sosial. Mulai dari kontak tidak diinginkan dari orang asing, paparan konten negatif yang tidak sesuai usia, kecanduan gadget, hingga gangguan kesehatan mental.

“Dari sini lah kehadiran regulasi dapat membantu orangtua untuk mengantisipasi ancaman-ancaman tersebut, termasuk pula ancaman perjudian online yang mulai menyasar anak dan remaja, kekerasan siber, eksploitasi digital, hingga disinformasi yang terus berkembang seiring pesatnya transformasi teknologi,” tutur Meutya.