Analis Sebut Insentif Motor Listrik Rp3 Juta Terlalu Kecil

Uzone.id - Rencana pemerintah memberikan insentif motor listrik Rp3 juta dirasa terlalu kecil. Angka ini memang mengalami penyusutan dibandingkan subsidi di 2024 sebesar Rp7 juta dan rencana awal pemberian sebesar Rp5 juta.

Institute for Essential Services Reform (IESR) menganggap insentif sebesar Rp3 juta dinilai masih terlalu kecil. Bahkan dikhawatirkan angka tersebut tidak cukup menggiurkan masyarakat untuk beralih ke motor listrik.

IESR sebenarnya mengapresiasi niat baik pemerintah. Mereka sepakat bahwa memberikan insentif adalah langkah yang sudah tepat.

Namun, efektivitas kebijakan ini sangat bergantung pada "desain" besaran angkanya. Kalau nominalnya tidak pas, dampaknya pun bisa kurang maksimal.

Deon Arinaldo, Direktur Transformasi Sistem Energi IESR, menekankan bahwa pemerintah harus melihat lebih jauh soal manfaat yang dihasilkan setiap kali ada warga yang beralih ke motor listrik.

Insentif yang ideal harusnya bisa bikin motor listrik makin masuk akal secara ekonomi bagi kantong konsumen, sekaligus membantu negara mengurangi konsumsi BBM yang membebani subsidi.

"Pemerintah perlu memastikan besaran insentif ditetapkan berdasarkan dampak yang ingin dicapai. Insentif yang terlalu kecil berisiko tidak cukup mengatasi kesenjangan harga dan pertimbangan ekonomi konsumen, sehingga anggaran yang dialokasikan tidak menghasilkan tingkat peralihan yang optimal," ujar Deon dalam keterangan resminya.

Berdasarkan pemodelan IESR, ternyata ada cara lain untuk bikin adopsi motor listrik melesat. Kuncinya adalah kombinasi antara insentif yang lebih besar dan kebijakan disinsentif bagi kendaraan bensin.

Misalnya, jika insentif pembelian dipatok Rp5 juta ditambah Rp3 juta lagi lewat program tukar tambah (trade-in). Strategi itu juga bisa dibarengi dengan kenaikan harga Pertalite mendekati harga keekonomian.

Dengan strategi ini, diyakini adopsi motor listrik bisa tembus tambahan 810 ribu unit pada 2030 dibandingkan skenario biasa.

Selain besaran insentif, Deon juga menyoroti pentingnya efektivitas anggaran agar tepat sasaran. Ia menyarankan agar penerima insentif diprioritaskan bagi mereka yang keputusan belinya benar-benar dipengaruhi oleh adanya bantuan dana ini.

"Kalau tujuan insentif adalah mempercepat transisi, maka penerimanya perlu diprioritaskan kepada kelompok yang keputusan pembeliannya memang dapat berubah karena adanya insentif. Dengan begitu, anggaran pemerintah menjadi lebih efektif dan manfaat transisi kendaraan listrik dapat dirasakan kelompok masyarakat yang lebih luas," tambah Deon.

Pemerintah juga disarankan untuk tidak hanya fokus pada "potongan harga". Ekosistem kendaraan listrik seperti kemudahan pengisian daya atau penukaran baterai serta kualitas motor itu sendiri harus diperhatikan.

Termasuk syarat baterai minimal 2,2 kWh dan jaminan garansi, juga harus menjadi syarat agar konsumen semakin percaya dan nyaman beralih ke teknologi masa depan ini.