BEM SI dan #AksiNasional114 Bikin Riuh Medsos, Ini Deretan Faktanya
1. Mendesak dan menuntut wakil rakyat agar mendengarkan dan menyampaikan aspirasi rakyat bukan aspirasi partai.
2. Mendesak dan menuntut wakil rakyat untuk menjemput aspirasi rakyat sebagaimana aksi massa yang telah dilakukan dari berbagai daerah dari tanggal 28 Maret hingga 11 April 2022.
3. Mendesak dan menuntut wakil rakyat untuk tidak mengkhianati konstitusi negara dengan melakukan amandemen, bersikap tegas menolak penundaan pemilu 2024 atau massa jabatan 3 periode.
4. Mendesak dan menuntut wakil rakyat untuk menyampaikan kajian disertai 18 tuntutan Mahasiswa kepada Presiden yang hingga saat ini belum terjawab.
BACA JUGA: Selamat! GoTo Resmi Melantai di Bursa Indonesia Hari Ini
Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) pun memberi tanggapan soal rencana mahasiswa yang akan turun ke jalan.
Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo telah memberikan dua arahan dalam Sidang Kabinet Paripurna tanggal 5 April 2022 lalu.
Menurutnya, Jokowi menekankan jajaran Kabinet Indonesia Maju fokus untuk memulihkan perekonomian akibat pandemi Covid-19 dan mengantisipasi dampak ekonomi perang Rusia-Ukraina.
1. Aksi Mahasiswa Bagian dari Kebebasan Berpendapat
Johnny mengatakan bahwa pemerintah menghargai rencana aksi mahasiswa merupakan bagian dari kebebasan menyampaikan pendapat.
“Selain menyampaikan dan memerintahkan untuk fokus kepada pekerjaan yang mengatasi berbagai masalah dalam negeri yang luar biasa sulit. Presiden Jokowi juga menegaskan agar tidak lagi membicarakan yang berkaitan dengan penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden,” tandasnya saat menyampaikan Perkembangan Situasi Terkini di Rumah Dinas Widya Chandra, Jakarta Selatan, Minggu (10/04/2022).
2. Jokowi Sudah Menyampaikan di Media Sosial
Johnny menyatakan Jokowi juga telah menyampaikan hal itu di media sosial dan digital kepada masyarakat, yakni terkait isu penundaan dan perpanjangan masa jabatan presiden.
"Ini sudah cukup jelas yang disampaikan kepada para menteri dan dimengerti, dipahami betul oleh para menteri. Dan setelah itu, saya kira kita juga sama-sama tahu bahwa juga disampaikan melalui media sosial dan digital kepada masyarakat,” tutur Johnny.
Mengenai adanya rencana aksi dan tuntutan mahasiswa yang berkaitan dengan hal itu, Menkominfo kembali menegaskan posisi pemerintah sesuai dengan arahan Jokowi sudah cukup jelas.
Sehingga apabila masih ada tuntutan dari mahasiswa terkait dengan hal tersebut, maka perlu dikomunikasikan dengan baik.
“Dari sisi pemerintah seperti yang disampaikan oleh Pak Menko Polhukam, Pemerintah sangat menghormati dan menjaga kebebasan pers, kebebasan berserikat, kebebasan menyampaikan pendapat, itu dijaga. Demonstrasi adalah bagian dari keterbukaan ekspresi kebebasan tersebut. Namun saat ini, tuntutan kita begitu tinggi untuk menjaga masalah dalam negeri kita, untuk menjaga perekonomian kita,” jelasnya.
3. Pemerintah Fokus Tangani Dampak Perang Rusia-Ukraina
Johnny lalu menjelaskan jika pemerintah Indonesia memberikan perhatian atas kondisi global akibat dampak perang Rusia-Ukraina.
Salah satu dampak potensial ke Indonesia berkaitan dengan ketersediaan bahan bakar minyak dan pangan.
“Pada saat Sidang Kabinet Paripurna, Bapak Presiden menyampaikan secara jelas kepada Anggota Kabinet yang hadir bahwa dunia global dalam keadaan yang kurang baik, sebagai dampak dari pandemi Covid-19 yang masih berlangsung ditambah dengan adanya perang Rusia-Ukraina. Ini memberikan dampak yang besar di berbagai sektor di dunia global dan juga berpotensi besar untuk berdampak pada Indonesia,” jelasnya.
Dia juga mengatakan bahwa Jokowi secara tegas memerintahkan kepada jajaran kabinet agar memperhatikan dampak dari perang Rusia dan Ukraina terutama yang berkaitan dengan ketersediaan pangan dan harga pangan.
“Karena dampak perang itu cukup besar kepada dunia global terkait dengan supply food, khususnya yang diproduksi di Rusia dan Ukraina dan harga-harganya. Kemudian juga dampak terhadap ketersediaan bahan bakar atau energi dan harga bahan bakar, ini juga berdampak pada Indonesia. Sehingga diminta para menteri untuk fokus terhadap dua masalah itu,” tuturnya.
4. Pemerintah Masih Tangani Pandemi Covid-19
Menkominfo juga menyatakan, saat ini pemerintah masih terus menangani pandemi Covid-19 yang belum berakhir. Meskipun saat berbagai indikator sudah relatif menunjukkan angka yang lebih landai.
“Pandemi Covid-19 juga memberikan dampak multidimensional terhadap dunia global yang juga berimplikasi pada Indonesia, seperti misalnya disrupsi atau terganggunya supply chain yang mengakibatkan logistik semakin sulit yang akan berdampak juga pada ketersediaan dan distribusi berbagai komoditas di dunia, juga berdampak pada inflasi,” tuturnya.
Menteri Johnny menilai banyak negara di dunia saat ini mengalami inflasi tinggi bahkan juga stagnasi atau dampak paling buruk dalam bidang perekonomian dengan situasi stagflasi.
“Sebagai contoh saja, Amerika Serikat dalam 40 tahun terakhir baru kali ini terjadi inflasi sebesar 7,9 persen yang tidak pernah terjadi dalam 40 tahun. Uni Eropa juga demikian sekitar 7 persen, bahkan Argentina dan Turki hampir 50 persen atau pada kisaran 50 persen tingkat inflasinya. Di Indonesia, perekonomian kita masih cukup resilient, di mana inflasi kita masih terkendali sesuai yang kita asumsikan dalam asumsi makro kita di kisaran 2 persen sampai 4 persen,” ungkap Johnny.
Related Article