Berapa Biaya Bikin SIM 2024? Paling Mahal Cuma Rp120 Ribuan

Uzone.id - Setiap pengendara diwajibkan memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM). SIM merupakan bukti registrasi dan identifikasi yang diberikan kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan dalam mengemudikan kendaraan bermotor.

Aturan berkendara wajib ada SIM tertuang dalam Undang-Undang no.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 106 ayat 5.

Baca Juga :

Libur Panjang Tetap Bisa Perpanjang SIM Lewat Aplikasi, Ini Caranya!

 

Buat para pengendara yang mau membuat SIM dan belum tau berapa biayanya, tahun 2024 ini aturan soal biaya pembuatan SIM mengacu pada PP no.76 tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Polri.

Dalam aturan itu biaya SIM termurah mulai Rp 50 ribu hingga yang termahal Rp 120 ribu. Berikut ini biaya bikin SIM di Satpas mengacu pada aturan tersebut.

Biaya Bikin SIM 2024

• Penerbitan SIM A: Rp 120.000 (per penerbitan)
• Penerbitan SIM B I: Rp 120.000 (per penerbitan)
• Penerbitan SIM B II: Rp 120.000 (per penerbitan)
• Penerbitan SIM C: Rp 100.000 (per penerbitan)
• Penerbitan SIM C I: Rp 100.000 (per penerbitan)
• Penerbitan SIM C II: Rp 100.000 (per penerbitan)
• Penerbitan SIM D: Rp 50.000 (per penerbitan)
• Penerbitan SIM D I: Rp 50.000 (per penerbitan)

Perlu dicatat, biaya tersebut belum termasuk tes psikologi, tes kesehatan, dan asuransi.

Seperti diketahui bersama, tes psikologi dan tes kesehatan SIM kini dilakukan di luar Satpas sebagaimana tertuang dalam ST/2387/X/YAN.1.1./2022 per tanggal 31 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Firman Shantyabudi saat menjabat sebagai Kakorlantas atas nama Kapolri.

Biaya pemeriksaan tersebut juga dipungut langsung oleh dokter atau psikolog pada pelayanan pemeriksaan kesehatan.

Baca Juga :

Perhatian, Polisi Mulai Bersiap Hapus STNK yang Mati 2 Tahun

 

Kapolri juga melarang petugas pelayanan penerbitan SIM menyalahgunakan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan tersebut untuk melakukan pungutan biaya lain baik secara langsung maupun tidak langsung.

Selain itu, petugas juga diminta untuk melaksanakan pengawasan dan pengendalian melekat pada pelaksanaan pelayanan penerbitan SIM dengan melibatkan fungsi Propam Polri.