Cegah Kejahatan Siber di Pemerintahan, Komdigi Siapkan Tim Khusus

Uzone.id — Salah satu ancaman nyata yang sering menimpa pemerintah Indonesia adalah serangan siber yang menyebabkan data hingga sistem bermasalah. Salah satu contoh fatal dari serangan siber tersebut adalah insiden PDNS 2 yang terjadi pertengahan 2024 lalu.

Agar hal serupa tak terjadi lagi, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) pun tengah merancang teknologi Firewall Digital Nasional serta pembentukan tim khusus bernama CSIRT di setiap instansi pemerintahan.

"Keamanan siber adalah kunci untuk melindungi infrastruktur strategis kita. Kami tengah merancang Firewall Digital Nasional dan mendorong pembentukan Tim CSIRT (Computer Security Incident Response Team) di setiap instansi pemerintah untuk memitigasi ancaman siber," ujar Menteri Komdigi Meutya Hafid dalam acara Indonesia Digital Economy Outlook 2025, Jumat, (13/12).

Meutya menjelaskan bahwa hal ini adalah bagian dari transformasi digital yang menjadi penggerak utama ekonomi nasional. Begitupun keamanan siber yang menjadi fondasi utama untuk memastikan keberlanjutan transformasi digital di Indonesia.  

Di sektor infrastruktur lainnya, Komdigi juga akan mempercepat pemerataan akses internet melalui penerapan Fixed Wireless Access (FWA) di wilayah yang belum terjangkau kabel optik. 

FWA ini nantinya akan digunakan untuk mendukung pendidikan dengan layanan internet khusus dan terjangkau.

"FWA adalah solusi tepat untuk menghadirkan internet cepat dan terjangkau, terutama di wilayah terpencil yang belum memiliki koneksi stabil," tambahnya.

Tak hanya itu, infrastruktur lainnya yang akan dibangun adalah pusat data berbasis energi hijau dengan memanfaatkan green financing.

"Kami juga mengkaji penerapan carbon pricing dan insentif fiskal untuk meningkatkan daya saing Indonesia di kawasan Asia Tenggara," tambahnya.

Selain keamanan siber dan infrastruktur, Kementerian Komunikasi dan Digital juga menargetkan penyiapan 9 juta talenta digital melalui program pelatihan berbasis sertifikasi yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan industri.  

"Program ini tidak hanya mencakup sertifikasi tetapi juga memperkuat hubungan antara peserta dan dunia kerja, memastikan dampak nyata pada kesejahteraan masyarakat," jelas Meutya Hafid.