Dalih Kepala BGN Sewa Zoom Rp5,7 M: Bukan Akun Reguler

Uzone.id - Belakangan ini publik kaget setelah data pengadaan Badan Gizi Nasional (BGN) di situs Inaproc.id. Tertulis jelas di sana ada anggaran senilai Rp5,7 miliar dengan keterangan 'Sewa Lisensi Aplikasi Zoom Meeting/Conference Webinar' untuk periode April hingga Desember 2026.

Bila dibedah, maka BGN menghabiskan sekitar Rp633 juta per bulan untuk layanan video conference. Jika diasumsikan lisensi ini disebar ke 514 kota/kabupaten di Indonesia—masing-masing mendapat satu akun—maka biaya sewa per akunnya tembus di angka Rp 1,23 juta per bulan.

Padahal, kalau dicek langsung di situs resmi Zoom, harga paket Pro maupun Business rata-rata tidak sampai Rp250 ribu per bulan. Bahkan untuk paket Zoom Webinar berkapasitas 250 orang, harganya hanya di kisaran Rp360 ribu per bulannya. 

Kepala BGN, Dadan Hindayana pun angkat bicara, menjelaskan terkait pengadaan fantastis senilai Rp5,7 miliar untuk 9 bulan ini. 

Ia menegaskan bahwa layanan yang disewa BGN bukanlah akun Zoom reguler pada umumnya. Menurutnya, ini merupakan sistem enterprise terpusat yang dikelola langsung oleh Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) BGN.

Spesifikasinya juga berbeda. Sistem ini, kata Dadan, dirancang untuk menangani 5.000 pengguna aktif dan mampu menampung hingga 50.000 peserta sekaligus dalam satu kali sesi pertemuan virtual.

Dadan memaparkan, infrastruktur digital berskala besar ini sangat krusial untuk menyokong jalannya program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program nasional ini membutuhkan rantai komando yang panjang, mulai dari pimpinan tinggi madya (setara eselon I) di tingkat pusat, hingga kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berada di ujung tombak daerah.

“Program makan bergizi melibatkan banyak pihak, mulai dari pusat, pemerintah daerah, satuan pelayanan, hingga pelaksana di lapangan. Dalam situasi seperti ini, koordinasi yang cepat, serentak, dan terdokumentasi menjadi bagian penting dari keberhasilan program,” ujar Dadan dalam keterangan resminya.

Lebih lanjut, lisensi enterprise ini akan dimaksimalkan untuk berbagai agenda lintas wilayah. Mulai dari rapat koordinasi nasional dan daerah, sosialisasi kebijakan, bimbingan teknis bagi para pelaksana di lapangan, forum evaluasi, hingga kegiatan edukasi masyarakat.

Ia beralasan, dengan target jangkauan hingga puluhan ribu peserta dalam satu waktu, mereka butuh bandwidth dan kapasitas komunikasi yang mumpuni agar tidak ada instruksi yang terpotong saat diturunkan ke daerah.

“Kami ingin memastikan bahwa pesan, arahan, dan pedoman pelaksanaan program dapat diterima secara utuh oleh pelaksana di berbagai daerah. Kebutuhan ini sebagai bagian dari sistem kerja untuk menjaga kualitas pelaksanaan program,” tutup Dadan.