
Jakarta – Rencana besar PT Agrinas Pangan Nusantara (Agrinas) untuk mengimpor 105.000 unit pikap dari India senilai Rp 24,66 triliun telah memasuki masa penangguhan.
Keputusan ini diambil menyusul adanya imbauan resmi dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang meminta BUMN tersebut untuk menunda kelanjutan pengadaan armada yang dialokasikan untuk operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).Direktur Utama Agrinas, Joao Angelo De Sousa Mota, menyatakan kepatuhan penuh terhadap arahan lembaga negara.
Mota menegaskan bahwa sebagai entitas BUMN, perusahaan akan taat dan loyal pada setiap keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan DPR, mengingat hal tersebut merupakan representasi suara rakyat.
"Dari DPR bilang apa kami ikut, pemerintah bilang apa kami ikut. Pokoknya kami taat, setia, loyal kepada negara dan rakyat," kata Joao mengutip Antara.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan dirinya sudah berpesan kepada pemerintah agar menunda terlebih dahulu rencana impor 105.000 mobil dari India.
Menurut dia, rencana itu perlu ditunda karena Presiden Prabowo Subianto masih kunjungan kerja ke luar negeri. Menurut dia, Presiden pun akan membahas hal rinci terkait rencana tersebut.
Fokus utama dari peninjauan ini adalah mengkalkulasi ulang dan meminta masukan dari pabrikan otomotif domestik.
Hal ini sejalan dengan pandangan dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia. Kadin secara tegas meminta rencana impor utuh CBU ini dibatalkan karena dinilai dapat mengancam kelangsungan industri otomotif lokal dan bertentangan dengan program industrialisasi nasional.
Keseluruhan armada yang direncanakan mencakup 35.000 unit pikap Mahindra Scorpio dan 70.000 unit dari Tata Motors, yang terbagi menjadi 35.000 unit pikap Yodha dan 35.000 unit truk ringan Ultra T.7.
Ratusan Unit Sudah Tiba di Pelabuhan
Penundaan ini menimbulkan pertanyaan krusial mengenai nasib kendaraan yang telanjur tiba di Indonesia.
Meskipun diminta menunda impor, sebagian unit pikap dari India telah masuk secara bertahap.
Hingga laporan ini disusun, diperkirakan 1.000 unit kendaraan akan tiba sampai akhir bulan ini, dengan 200 unit di antaranya dilaporkan sudah terdistribusi.
Bahkan, foto-foto kedatangan pikap Mahindra Scorpio telah beredar di media sosial, memperlihatkan unit-unit berwarna putih di area Pelabuhan Tanjung Priok.
Untuk sementara waktu, unit-unit yang tiba tersebut disimpan di Komando Distrik Militer (Kodim) sambil menunggu kesiapan operasional Koperasi Merah Putih di lapangan.
Agrinas Siap Menanggung Risiko
Menanggapi dilema logistik ini, Direktur Utama Agrinas kembali menegaskan komitmennya. Mota menyatakan bahwa jika kebijakan negara memutuskan unit-unit yang sudah ada dilarang untuk digunakan, Agrinas siap mematuhi keputusan tersebut.
"Apapun risikonya, itu konsekuensi yang harus diambil," ujarnya, seraya menambahkan kesiapan untuk menghadapi gugatan atau permasalahan yang mungkin timbul dari pihak pemasok asing.
Sikap Agrinas mencerminkan ketaatan mutlak BUMN terhadap kebijakan negara, bahkan di tengah potensi kerugian finansial akibat penangguhan dan nasib ribuan kendaraan impor yang kini berada dalam ketidakpastian.
Keputusan akhir atas kelanjutan program KDKMP dan armada logistiknya kini berada di tangan Presiden, setelah mempertimbangkan kepentingan industri domestik dan tuntutan efisiensi pengadaan.