icon-category Digilife

Ini Hasil Evaluasi SPBE Kementerian di Indonesia, Siapa yang Terbaik?

  • 03 Apr 2024 WIB
Bagikan :

Uzone.id – Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) mungkin belum akrab di semua telinga masyarakat Indonesia, namun hal ini nyatanya penting bagi tata kelola dan pelayanan publik, khususnya berbasis elektronik. Singkatnya, SPBE ini dapat mengukur sejauh ini instansi kementerian dalam mengimplementasi teknologi dalam menjalankan fungsinya.

Nah, pentingnya SPBE ini semakin terasa berkat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menggelar evaluasi SPBE ini pada 2023. Hasil evaluasinya pun sudah dipublikasikan.

Sebagai gambaran, penerapan SPBE ini dianggap sebagai key driver transformasi digital yang tujuannya untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis elektronik menuju puncak tertinggi kepuasan masyarakat pengguna SPBE.

Maka, ketika masyarakat mengingat SPBE, yang terlintas adalah pemerintah yang akuntabel dan layanan yang berkualitas.

Evaluasi SPBE ini dilakukan terhadap 621 instansi pemerintah, di mana 24 pemerintah pusat dan pemerintah daerah memperoleh predikat memuaskan. Dari hasil evaluasi ini, indeks SPBE Tahun 2023 yang diperoleh adalah 2,79 dengan predikat baik.

Berikut daftar kementerian di Indonesia beserta hasil evaluasi SPBE-nya:

No. Nama Instansi Indeks Predikat
1 Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan 3,01 Baik
2 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 3,72 Sangat Baik
3 Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 3,13 Baik
4 Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi 3,31 Baik
5 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 3,50 Sangat Baik
6 Kementerian Badan Usaha Milik Negara 4,41 Memuaskan
7 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 3,41 Baik
8 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 3,97 Sangat Baik
9 Kementerian Pemuda dan Olahraga 3,35 Baik
10 Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 3,87 Sangat Baik
11 Kementerian Dalam Negeri 3,64 Sangat Baik
12 Kementerian Luar Negeri 3,26 Baik
13 Kementerian Pertahanan 3,43 Baik
14 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 4,21 Memuaskan
15 Kementerian Keuangan 4,66 Memuaskan
16 Kementerian Pertanian 3,86 Sangat Baik
17 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 3,52 Sangat Baik
18 Kementerian Perhubungan 3,71 Sangat Baik
19 Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi 3,90 Sangat Baik
20 Kementerian Kesehatan 3,31 Baik
21 Kementerian Agama 3,58 Sangat Baik
22 Kementerian Ketenagakerjaan 3,27 Baik
23 Kementerian Sosial 3,04 Baik
24 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 3,62 Sangat Baik
25 Kementerian Kelautan dan Perikanan 3,58 Sangat Baik
26 Kementerian Komunikasi dan Informatika 4,52 Memuaskan
27 Kementerian Perdagangan 4,16 Sangat Baik
28 Kementerian Perindustrian 2,89 Baik
29 Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat 3,81 Sangat Baik
30 Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 4,67 Memuaskan
31 Kementerian Sekretariat Negara 3,38 Baik
32 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 4,11 Sangat Baik
33 Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal 2,83 Baik
34 Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional 3,95 Sangat Baik

Proses evaluasi ini dipercaya bukan hanya dalam rangka berlomba-lomba mendapatkan nilai tertinggi, ataupun pemeringkatan nasional, tetapi bagaimana suatu instansi pusat maupun pemerintah daerah melalui proses evaluasi dapat dipotret penerapan SPBE-nya, untuk kemudian menentukan langkah strategis dalam upaya perbaikan.

Sekadar diketahui, pembangunan layanan digital saat ini harus berbasis kebutuhan masyarakat atau citizen centric. Kemudian hadirnya Tim Koordinasi SPBE di instansi pusat maupun pemerintah daerah diharapkan dapat menjadi digital transformation agent dalam memastikan manajemen perubahan dan operasional layanan digital.

Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas pernah menyampaikan setiap pimpinan instansi pusat dan kepala daerah untuk dapat meningkatkan kualitas penerapan SPBE. Pengumuman hasil evaluasi SPBE telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri PANRB No. 13/2024 tentang Hasil Evaluasi SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2023.

Presiden Joko Widodo sendiri telah menetapkan Arsitektur SPBE Nasional melalui Peraturan Presiden (Perpres) No. 132/2022. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah memiliki komitmen yang kuat untuk mengakselerasi implementasi integrasi penerapan SPBE yang bermuara pada cita-cita utama, yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik.

Sejak pertama kali dilakukan evaluasi SPBE pada tahun 2018 sejalan dengan upaya sistematis pelaksanaan SPBE berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 95/2018, Indeks SPBE Nasional terus bergerak naik.

Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi di tahun 2022, Indeks SPBE Nasional adalah 2,34 dari skala 5 dengan kategori cukup. Capaian tersebut telah melampaui target tahunan yang ditetapkan pada tahun 2022 yaitu sebesar 2,30.

Kemudian berdasarkan survei terhadap penerapan e-Government di berbagai negara oleh United Nations (UN) atau Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2022, Indonesia berada pada ranking 77 dari 193 negara. Capaian tersebut meningkat 11 peringkat dari tahun 2020 yang berada pada ranking 88.

Proses evaluasi SPBE tahun 2023 melibatkan 30 perguruan tinggi sebagai asesor eksternal. Tahapan proses evaluasi SPBE tahun 2023 adalah penilaian mandiri, penilaian dokumen, penilaian interviu, visitasi, dan pelaporan.

Pedoman pelaksanaan Evaluasi SPBE tahun 2023 berdasarkan pada Peraturan Menteri PANRB No. 59/2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE, serta Pedoman Menteri PANRB No. 6/2023 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Evaluasi SPBE, dimana terdapat 47 indikator penilaian di domain kebijakan, tata kelola, manajemen, dan layanan SPBE.

Biar gak ketinggalan informasi menarik lainnya, ikuti kami di channel Google News dan Whatsapp berikut ini.

Bantu kami agar dapat mengenal kalian lebih baik dengan mengisi survei di sini