Ini Hasil Evaluasi SPBE Kementerian di Indonesia, Siapa yang Terbaik?

Uzone.id – Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) mungkin belum akrab di semua telinga masyarakat Indonesia, namun hal ini nyatanya penting bagi tata kelola dan pelayanan publik, khususnya berbasis elektronik. Singkatnya, SPBE ini dapat mengukur sejauh ini instansi kementerian dalam mengimplementasi teknologi dalam menjalankan fungsinya.

Nah, pentingnya SPBE ini semakin terasa berkat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menggelar evaluasi SPBE ini pada 2023. Hasil evaluasinya pun sudah dipublikasikan.

Sebagai gambaran, penerapan SPBE ini dianggap sebagai key driver transformasi digital yang tujuannya untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis elektronik menuju puncak tertinggi kepuasan masyarakat pengguna SPBE.

Maka, ketika masyarakat mengingat SPBE, yang terlintas adalah pemerintah yang akuntabel dan layanan yang berkualitas.

Evaluasi SPBE ini dilakukan terhadap 621 instansi pemerintah, di mana 24 pemerintah pusat dan pemerintah daerah memperoleh predikat memuaskan. Dari hasil evaluasi ini, indeks SPBE Tahun 2023 yang diperoleh adalah 2,79 dengan predikat baik.

Berikut daftar kementerian di Indonesia beserta hasil evaluasi SPBE-nya:

Proses evaluasi ini dipercaya bukan hanya dalam rangka berlomba-lomba mendapatkan nilai tertinggi, ataupun pemeringkatan nasional, tetapi bagaimana suatu instansi pusat maupun pemerintah daerah melalui proses evaluasi dapat dipotret penerapan SPBE-nya, untuk kemudian menentukan langkah strategis dalam upaya perbaikan.

Sekadar diketahui, pembangunan layanan digital saat ini harus berbasis kebutuhan masyarakat atau citizen centric. Kemudian hadirnya Tim Koordinasi SPBE di instansi pusat maupun pemerintah daerah diharapkan dapat menjadi digital transformation agent dalam memastikan manajemen perubahan dan operasional layanan digital.

Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas pernah menyampaikan setiap pimpinan instansi pusat dan kepala daerah untuk dapat meningkatkan kualitas penerapan SPBE. Pengumuman hasil evaluasi SPBE telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri PANRB No. 13/2024 tentang Hasil Evaluasi SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2023.

Presiden Joko Widodo sendiri telah menetapkan Arsitektur SPBE Nasional melalui Peraturan Presiden (Perpres) No. 132/2022. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah memiliki komitmen yang kuat untuk mengakselerasi implementasi integrasi penerapan SPBE yang bermuara pada cita-cita utama, yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik.
Sejak pertama kali dilakukan evaluasi SPBE pada tahun 2018 sejalan dengan upaya sistematis pelaksanaan SPBE berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 95/2018, Indeks SPBE Nasional terus bergerak naik.

Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi di tahun 2022, Indeks SPBE Nasional adalah 2,34 dari skala 5 dengan kategori cukup. Capaian tersebut telah melampaui target tahunan yang ditetapkan pada tahun 2022 yaitu sebesar 2,30.

Kemudian berdasarkan survei terhadap penerapan e-Government di berbagai negara oleh United Nations (UN) atau Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2022, Indonesia berada pada ranking 77 dari 193 negara. Capaian tersebut meningkat 11 peringkat dari tahun 2020 yang berada pada ranking 88.

Proses evaluasi SPBE tahun 2023 melibatkan 30 perguruan tinggi sebagai asesor eksternal. Tahapan proses evaluasi SPBE tahun 2023 adalah penilaian mandiri, penilaian dokumen, penilaian interviu, visitasi, dan pelaporan.

Pedoman pelaksanaan Evaluasi SPBE tahun 2023 berdasarkan pada Peraturan Menteri PANRB No. 59/2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE, serta Pedoman Menteri PANRB No. 6/2023 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Evaluasi SPBE, dimana terdapat 47 indikator penilaian di domain kebijakan, tata kelola, manajemen, dan layanan SPBE.