Insentif Motor Listrik Nasional Belum Jelas, Ini Kata ALVA

Uzone.id - Pemerintah berwacana untuk hanya memberikan insentif kepada motor listrik nasional saja. Wacana ini menimbulkan tanda tanya besar di industri motor listrik, terutama soal definisi motor listrik nasional.

Masalah utamanya sederhana tapi krusial. hingga saat ini, belum ada definisi yang benar-benar jelas mengenai kriteria kendaraan yang bisa dikategorikan sebagai motor listrik nasional.

Ketidakpastian ini juga menjadi perhatian serius bagi ALVA. Mengingat Alva sudah menjadi salah satu produsen yang merakit motor listrik di Indonesia dengan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) yang memenuhi ketentuan pemerintah.

ALVA Menanti Kejelasan Aturan

Chief Executive Officer ALVA, Purbaja Pantja, mengaku pihaknya belum bisa memastikan apakah produk ALVA nantinya masuk dalam kategori motor listrik nasional. Semuanya masih bergantung pada definisi resmi yang akan diterbitkan pemerintah.

Purbaja menjelaskan bahwa sampai saat ini, parameter yang digunakan pemerintah untuk menentukan status motor listrik nasional masih samar. Oleh karena itu, ia memilih untuk menunggu aturan main yang lebih detil sebelum memberikan penilaian lebih lanjut.

"Mau bagaimana jawabnya ya, karena definisinya juga kita nggak tahu apa. Kalau TKDN jelas, motor-motor kami semuanya sudah di atas 50 persen. Sesuai dengan peraturan yang ada. Jadi saya nggak bisa jawab sih itu, karena definisinya apapun juga kita nggak tahu kan definisinya apa," kata Purbaja Pantja saat ditemui awak media di sela perhelatan GIIAS 2026, Tangerang, Senin (3/8).

Pernyataan ini menegaskan bahwa ALVA sebenarnya sudah mematuhi persyaratan TKDN, yang selama ini menjadi syarat utama kebijakan kendaraan listrik.

TKDN dan Indikator Lain yang Belum Jelas

Namun, jika pemerintah menetapkan indikator baru di luar TKDN, semua produsen harus bersiap menyesuaikan diri.

Saat ini, seluruh lini motor listrik ALVA sudah memiliki TKDN di atas 50 persen, angka yang sudah memenuhi ketentuan produksi dalam negeri.

TKDN sendiri merupakan indikator vital besarnya penggunaan komponen lokal, yang mencakup komponen, tenaga kerja, hingga proses manufaktur.

Masalahnya, belum diketahui apakah syarat TKDN saja sudah cukup untuk menyandang status motor listrik nasional.

Hingga kini, pemerintah belum merinci apakah penentuan status tersebut juga akan mempertimbangkan kepemilikan merek, lokasi investasi, pusat riset dan pengembangan (R&D), atau struktur kepemilikan perusahaan.

Sinyal Insentif Prioritas dari Pemerintah

Sebelumnya, pemerintah memberi sinyal bahwa skema insentif ke depan akan diprioritaskan bagi kendaraan yang masuk kategori mobil nasional dan motor nasional.

Hal ini sempat memicu spekulasi di pasar mengenai merek mana saja yang berhak menerima bantuan tersebut.

Hal ini disampaikan Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita saat menghadiri GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026 di ICE BSD City, Tangerang, Kamis (30/7/2026).

"Insentif yang akan kita berikan itu basisnya adalah mobil-mobil yang dikategorikan mobil nasional. Juga motor-motor yang dikategorikan motor nasional, ada program Molinas," ujar Agus.

Pentingnya Kejelasan Bagi Industri

Kejelasan definisi ini sangat penting bagi pelaku industri. Bukan sekadar masalah insentif, aturan ini akan menjadi acuan utama bagi produsen dalam menyusun strategi investasi, meningkatkan kandungan lokal, hingga memutuskan perluasan kapasitas produksi di Indonesia kedepannya.