Korupsi dan Metaverse? Hanya Kemendagri yang Tahu Cara 'Kawinnya'

Uzone.id - Kementerian Dalam Negeri bikin warganet heboh dengan rencana mereka membuat layanan bernama Konsultasi Virtual Otonomi Daerah atau Kovi Otda. Gak tanggung-tanggung, layanan virtual ini bakal berbasis Metaverse.

Menurut Dirjen Otonomi Daerah, Kemendagri Akmal Malik, meluncurkan inovasi ini untuk melayani Pemda seputar konsultasi otonomi daerah berbasis virtual dengan teknologi 3D animasi alias metaverse.

Bagaimana caranya metaverse bisa mencegah korupsi? Hanya Kemendagri yang tahu.

Layanan ini memiliki alamat URL di www.kovi.otda.kemendagri.go.id, namun dalam pantauan Uzone.id, situs ini tak lagi bisa diakses. Pemda nantinya bisa mengakses layanan ini dengan akun khusus yang diberikan oleh Kemendagri.

Baca juga: Keseruan Nonton Konser ‘Pusakata’ Ala Anak Senja di Metaverse

Soal cara kerjanya, pemda nantinya bakal bisa berkonsultasi dengan pemerintah pusat secara virtual tanpa harus ketemu fisik, pertemuan ini akan hadir dengan tampilan 3D. Tapi, dimana letak mencegah korupsinya?

Layanan ini sudah diuji coba pada Senin, (25/04/2022) oleh pejabat Kemendagri menggunakan kacamata VR. 

Tapi, rencana mulia nan canggih ini malah jadi bahan guyonan warganet. Tak sedikit juga yang meminta pemerintah untuk lebih fokus mengoptimalkan penggunaan E-KTP.

“Metaverse metaverse, noh aplikasi negara kembangin biar E-KTP beneran maksimal kepakai,” tulis salah satu warganet.

“Gak mau ngeributin layanan Proyek Metaverse kalau e-KTP saja masih di-fotocopy,” tambah warganet lainnya.

Apa yang diungkapkan warganet tak sepenuhnya salah. Daripada ikut-ikutan tren metaverse, masih banyak hal yang harus diperbaiki. Contoh sederhananya ya E-KTP ini, namanya saja elektronik, tapi kalau urusan apa-apa harus ada fotocopy-annya.

Baca juga: Metaverse Telkom Berisi NFT dan Konser Virtual, Ini Harapan Fajrin Rasyid

Metaverse itu tak melulu soal ruang virtual, wajah virtual dan jadilah metaverse. Ada banyak hal yang perlu diperhatikan, jaringan internet juga berpengaruh lho. Kasarnya, PR pemerintah, khususnya kemendagri ini masih banyak untuk mewujudkan the real metaverse.

Di saat yang lain sudah 5G, Indonesia justru baru melakukan perluasan jaringan. Belum lagi alat-alat canggih yang mendukung, seperti Oculus VR, Headset AR, AR Glasses, Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan sebagai ‘otak’ untuk pengoperasian metaverse.

Selain budget, gadget dan jaringan, jangan lupa SDM dan sosial ekonomi masyarakatnya juga harus mendukung. Metaverse ini bakal sangat bermanfaat dan terlihat kegunaannya kalau masyarakatnya memiliki kebutuhan yang sama di dunia virtual reality. 

Sebab, metaverse ini adalah sebuah dunia virtual yang mirip dengan dunia asli, dan sebuah dunia akan terwujud dengan adanya kehidupan sosial yang saling melengkapi dan memiliki kebutuhan yang sama.

 

 

 

 

 

Lihat postingan ini di Instagram

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sebuah kiriman dibagikan oleh Uzone.id - Media Teknologi (@uzoneindonesia)