Kerjasama Berlanjut, Kominfo Minta ‘Tutor’ Soal SPBE ke Tony Blair

Uzone.id – Tony Blair, mantan Perdana Menteri Inggris kembali menyambangi Indonesia untuk melakukan beberapa agenda, termasuk membicarakan soal peluang kerja sama khususnya di bidang transformasi digital.

Dalam agendanya kali ini, Tony Blair menemui beberapa petinggi pemerintahan termasuk Presiden Jokowi, Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas dan Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi pada Jumat, (14/04) kemarin.

Selain membicarakan peluang kerjasama antara Tony Blair Institute dan Indonesia, kunjungan ini juga membahas soal kerjasama yang telah berlangsung antara kedua belah pihak, khususnya soal SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik).

Menkominfo mengharapkan kolaborasi dengan TBI akan terus berlanjut dalam mengimplementasikan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan pelaksanaan tugas Kementerian Kominfo.

“Kerja sama tentu akan terus berlanjut ya soal SPBE dengan TBI ini, beberapa framework kita juga kan berdiskusi dan merupakan input dari TBI,” kata Budi Arie selepas bertemu Tony Blair di Kantor Kominfo, Jumat sore, (19/04).

Mengenai kerjasama ini, Nezar Patria selaku Wamenkominfo menjelaskan bahwa Tony Blair Institute berperan sebagai penasehat terkait implementasi SPBE ini.

“Mereka lebih ke supervisi, lebih ke membagikan perspektif pengalaman karena mereka sudah expert dan segala macamnya,” kata Nezar.

Pertemuan ini juga diisi dengan diskusi mengenai arti penting kepemimpinan digital untuk melakukan transformasi digital secara menyeluruh. Berkaca pada pengalaman Inggris, menurutnya diperlukan satu lembaga yang memiliki otoritas untuk memimpin atau mengorkestrasi proses transformasi digital. 

"Tadi, dengan Tony Blair dan timnya kita coba diskusikan pengalaman negara itu agar ada semacam digital leadership. Kalau satu otoritas mendapat semacam amanat atau wewenang ini akan lebih sempurna lagi,” tuturnya.

Terkait penerapan SPBE sendiri, Nezar mengaku bahwa Indonesia terus mengambil contoh dan berkaca pada negara-negara lain, termasuk Inggris, Perancis, hingga Korea Selatan yang mana negara-negara ini sudah memiliki sistem pemerintahan berbasis digital yang terstruktur.

“Penerapan SPBE ini gak cuma ke Inggris ya, TBI hanya salah satu partner belajar saja. Kami juga belajar ke negara lain seperti ke Eropa misalnya Perancis, Estonia, Lithuania, Korea Selatan dan lainnya mengenai transformasi digital yang sudah mereka lakukan dan sudah terstruktur,” tambah Nezar.

Penerapan SPBE sendiri tidak hanya melibatkan satu atau dua lembaga namun diimplementasikan oleh masing-masing kementerian sesuai pekerjaan masing-masing mereka.

“Untuk Kominfo sendiri bertanggung jawab untuk interoperabilitas server yang ada di kementerian dan lembaga, baik pemerintah daerah maupun pusat. Lalu menyatukan 27.400 aplikasi yang tersebar di masing-masing instansi. Juga dibahas mengenai infrastruktur pendukung data center,” ungkapnya.