Komdigi Bantah Konten Dibatasi, Minta Penyebabnya Ditelusuri ke Platform

Uzone.id — Kementerian Komunikasi dan Digital kembali membantah adanya pembatasan di platform media sosial terkait konten-konten kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kalimantan dan wilayah lainnya.

Penegasan ini disampaikan oleh Direktur Pengendalian Ruang Digital Komdigi Safriansyah Yanwar Rosyadi yang menyebut bahwa Komdigi tidak pernah memberikan instruksi kepada platform (dalam hal ini Meta) untuk membatasi maupun menghapus konten kebakaran hutan.

“Kami menegaskan bahwa Komdigi tidak pernah menginstruksikan atau mengajukan permintaan kepada platform untuk membatasi atau menurunkan konten terkait kebakaran hutan," kata Safriansyah dikutip dari DetikInet, Rabu, (21/10).

Ia menambahkan bahwa dugaan pembatasan jangkauan atau shadowban yang dialami oleh beberapa akun pengguna ini perlu ditelusuri lebih dalam berdasarkan dengan kebijakan/pedoman komunitas platform.

Baca Juga :

Beban Regulasi Operator 14%, Komdigi Siapkan Deregulasi

Tak hanya itu, ppembatasan ini juga perlu dikonfirmasi langsung ke platform yang terlibat untuk mendapatkan informasi lebih lanjut soal penyebab dari pembatasan akun tersebut.

“Jadi, jika ada konten yang diduga mengalami penurunan jangkauan atau dihapus, penyebabnya perlu ditelusuri berdasarkan fakta dan dikonfirmasi kepada platform terkait,” tambah Safriansyah.

Sebelumnya, kabar mengenai pembatasan konten ini sudah lebih dulu dibantah oleh Wakil Menteri Komdigi, Angga Raka Prabowo. Dalam pernyataannya, ia menekankan tidak ada pembatasan terhadap konten apapun, termasuk soal kritikan karhutla.

Baca Juga :

Speak Up Soal Karhutla, Akun Influencer Hingga Ustaz Kena Shadowban

"Satu, kalau tadi pertanyaannya ada pembatasan, yang pertama saya tekankan tidak ada pembatasan terhadap konten apapun," ujar Angga dikutip dari Sindonews, Senin, (19/10).

Angga menjelaskan bahwa setiap platform digital memiliki pedoman komunitas yang menjadi acuan untuk menilai apakah konten tersebut melanggar atau tidak di platform mereka.

Ia juga menegaskan bahwa Komdigi tetap terbuka untuk menerima berbagai kritik dan saran dari masyarakat, termasuk soal kondisi di Kalimantan saat ini.