Komdigi Soroti Risiko Penyalahgunaan Data dalam RUU Adminduk

Highlight Artikel

Uzone.id— Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menyoroti tiga isu penting dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Administrasi Kependudukan (RUU Adminduk), yaitu mengenai integrasi data, perlindungan data pribadi, dan kejelasan hak akses data masyarakat.

Hal ini disampaikan oleh Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Nezar Patria, Selasa, (27/10). 

Dalam kesempatannya, Nezar menekankan kalau ketiga isu ini dinilai penting untuk memastikan data kependudukan dapat digunakan lintas instansi tanpa mengabaikan kewenangan pengelolaan maupun hak penduduk atas data pribadinya.

Nezar menekankan pentingnya interoperabilitas atau kemampuan sistem untuk saling terhubung dan bertukar data. 

Menurutnya, integrasi tersebut perlu selaras dengan ketentuan dalam Undang-Undang Satu Data Indonesia.

“Kami mengapresiasi bahwa DIM telah menempatkan integrasi data dalam kerangka interoperabilitas yang selaras dengan Undang-Undang Satu Data Indonesia. Keselarasan ini perlu dijaga hingga bisa dilaksanakan sesuai dengan undang-undang lain, dalam hal ini Satu Data Indonesia,” jelas Nezar.

Selain integrasi data, Kemkomdigi menyoroti perlunya penyelarasan RUU Adminduk dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).

Baca Juga :

Heboh Cuitan Politikus Singapura Ancam Putus Internet RI, Ini Kata Menkomdigi

Salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah pembatasan tujuan pemanfaatan data masyarakat Indonesia.

Nezar menyebut ada tiga poin yang masih perlu ditegaskan dalam pembahasan, yaitu minimalisasi penggunaan data-data untuk keperluan tertentu, pengecualian korporasi dalam frasa "setiap orang" dimana Nezar meminta fasa "setiap orang" perlu diperjelas apakah mencakup orang perorangan saja atau juga badan hukum (korporasi).

Poin ketiga adalah soal pembatasan dan larangan pihak ketiga (seperti aplikasi atau penyedia layanan) meminta salinan dokumen kependudukan.

Isu lainnya adalah kejelasan klasifikasi data kependudukan sebagai dasar pemberian hak akses. 

Menurut Nezar, tingkat klasifikasi data perlu diperjelas agar pengelolaannya selaras dengan ketentuan dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

“Masukan Kementerian Komdigi telah tercermin sebagai salah satu dasar pemberian hak akses. Tingkat klasifikasi data kependudukan perlu dipertegas agar selaras dengan tata kelola data lintas peraturan perundang-undangan,” tuturnya.

Melansir dari situs Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, kehadiran RUU ini dirancang untuk melahirkan sistem adminduk yang integratif dan adaptif. 

Baca Juga :

Meutya Bantah Komdigi Batasi Konten Karhutla, Warga Diminta Lapor

Kehadiran aturan ini juga bertujuan memperkuat pelindungan data pribadi masyarakat di tengah percepatan arus digitalisasi.

Nezar pun berharap kalau nantinya, RUU ini juga bisa memperkuat perangkat regulasi dii Indonesia dalam memasuki dunia digital dan akan memperkuat lanskap digital Indonesia yang aman, sehat, dan berdampak.