Meutya Bantah Komdigi Batasi Konten Karhutla, Warga Diminta Lapor
Komdigi membantah penurunan konten Karhutla, meminta transparansi algoritma platform, dan mengimbau masyarakat melapor jika konten mereka dibatasi.

Highlight Artikel
- Menteri Komdigi Meutya Hafid membantah adanya penurunan atau permintaan penurunan konten terkait kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) oleh Komdigi.
- Pemerintah menganggap informasi Karhutla penting untuk penanganan dan bahkan menaikkan informasi tersebut di kanal-kanal sosial media resmi.
- Komdigi mendorong akuntabilitas dan transparansi algoritma platform media sosial terkait dugaan pembatasan informasi Karhutla (shadowban).
- Masyarakat diimbau untuk melaporkan aduan atau banding ke platform terkait dan juga ke Kementerian Komdigi jika mengalami gangguan layanan atau pembatasan algoritma pada konten Karhutla.
Uzone.id — Menteri Komdigi
Meutya Hafid angkat bicara soal dugaan penurunan konten (takedown) soal
kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang terus berseliweran di media sosial.
“Bahwa tidak ada penurunan konten maupun permintaan
penurunan konten dari Komdigi untuk membatasi informasi terkait karhutla,” kata
Meutya dalam keterangan resmi yang diterima Uzone.id.
Dalam keterangannya, Meutya menyebut kalau informasi
mengenai kebakaran hutan dan lahan di berbagai wilayah Indonesia juga penting
bagi pihaknya untuk melakukan penanganan.
“Pemerintah pun menaikkan informasi mengenai karhutla dalam kanal-kanal sosial media pemerintah dalam rangka komunikasi publik,” tambah Meutya.
Meutya juga menjelaskan soal algoritma yang diduga dibatasi
di beberapa media sosial, khususnya soal informasi karhutla sehingga jangkauan
yang didapat tidak terlalu luas.
“Terkait algoritma yang diduga membatasi informasi karhutla
atas dasar community guideline platform, kami mendorong akuntabilitas dan
transparansi algoritma dari para platform,” tutur Meutya.
Ia menegaskan bahwa transparansi ini penting karena apa yang dilihat dan dikonsumsi sehari-hari oleh pengguna seharusnya merupakan hak pengguna sebagai konsumen untuk memilih dan bukan diatur sepihak oleh perusahaan teknologi semata.
Terkait hal ini, Meutya meminta masyarakat Indonesia agar melaporkan ke platform dan ke Kementerian Komdigi jika konten-konten mengenai karhutla mengalami pembatasan algoritma.
“Jika ada yang merasa gangguan layanan terkait karhutla di platform baik itu di Meta, TikTok dan platform lainnya, ajukan aduan atau banding ke platform terkait dan laporkan juga ke kami,” minta Meutya.
Ia melanjutkan, “Bantu kami mendorong platform digital agar
lebih transparan dan bertanggung jawab terhadap algoritma mereka. Suara kita
penting, informasi adalah hak kita, dan platform harus bertanggung jawab atas
cara informasi menjangkau masyarakat.”
Salah satu yang menjadi concern adalah anjloknya jangkauan
penonton terhadap konten-konten mengenai karhutla saat diunggah oleh beberapa
pengguna di Indonesia, termasuk influencer.
FAQ Artikel
Apakah Komdigi memerintahkan penurunan konten terkait Karhutla?
Tidak, Menteri Komdigi Meutya Hafid membantah adanya penurunan konten maupun permintaan penurunan konten dari Komdigi untuk membatasi informasi terkait Karhutla.
Mengapa pemerintah menganggap informasi Karhutla penting?
Informasi mengenai kebakaran hutan dan lahan dianggap penting bagi pemerintah untuk melakukan penanganan. Bahkan, pemerintah menaikkan informasi tersebut dalam kanal-kanal sosial media resmi untuk komunikasi publik.
Apa sikap Komdigi terhadap dugaan pembatasan algoritma media sosial untuk konten Karhutla?
Komdigi mendorong akuntabilitas dan transparansi algoritma dari para platform. Meutya Hafid menegaskan bahwa transparansi penting karena hak pengguna sebagai konsumen untuk memilih informasi tidak boleh diatur sepihak oleh perusahaan teknologi.
Apa yang harus dilakukan masyarakat jika konten Karhutla mereka dibatasi di media sosial?
Masyarakat diminta untuk mengajukan aduan atau banding ke platform terkait (seperti Meta, TikTok) dan juga melaporkannya ke Kementerian Komdigi agar membantu mendorong platform digital menjadi lebih transparan dan bertanggung jawab.
Vina Insyani
Jurnalis
.jpg%3Fdownload%3Dfalse%26amp%3Bresolution%3DHD&w=256&q=75)
.jpg%3Fdownload%3Dfalse%26amp%3Bresolution%3DHD&w=256&q=75)