Korsel Protes Keras PUBG Dituding Biang Ledakan SMA 72 Jakarta

Uzone.id - Kasus ledakan di SMA 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara, ternyata berbuntut panjang hingga ke Seoul. Pemerintah Korea Selatan (Korsel) angkat bicara terkait pernyataan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) RI, Prasetyo Hadi, yang mengaitkan PUBG dengan insiden ledakan tersebut. 

Info saja, Krafton, publisher dari PUBG: Battlegrounds, adalah studio game asal Bundang-gu, Seongnam, Korea Selatan. 

Dilaporkan ZDNet Korea, Kementerian Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata (MCST) Korsel mengumumkan bakal menyampaikan protes kepada pemerintah Indonesia bahwa tidak ada kaitan sama sekali antara insiden ledakan SMA 72 Kelapa Gading dan PUBG.

"Kami melihat kaitan antara insiden ledakan itu dengan game Korea sangat kurang," kata seorang pejabat MCST, dikutip Uzone.id pada Selasa (12/11).

"Kami berencana untuk menyampaikan (posisi) kami tentang hal ini kepada pemerintah Indonesia," lanjutnya. Sikap resmi ini akan disampaikan melalui jalur diplomatik, seperti Kedutaan Besar dan Kementerian Luar Negeri Korsel.

Sikap pemerintah Korsel dipicu oleh pernyataan Mensesneg Prasetyo, pasca insiden ledakan di SMA 72 pada 7 November yang lalu. Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto menyoroti pengaruh buruk dari game online yang bernuansa perang dengan senjata api.

"Misalnya contoh, PUBG. Itu kan di situ, kita mungkin berpikirnya ada pembatasan-pembatasan ya, di situ kan jenis-jenis senjata, juga mudah sekali untuk dipelajari, lebih berbahaya lagi," jelas Prasetyo saat itu.

"Ini kan secara psikologis, terbiasa yang melakukan yang namanya kekerasan itu sebagai sesuatu yang mungkin menjadi biasa saja," ucap dia.

Lebih lanjut, bagi pemerintah Korea Selatan, wacana pembatasan atau larangan ini berbenturan langsung dengan kebijakan nasional mereka yang sangat pro-industri game.

Bulan lalu, Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung secara terbuka mendeklarasikan bahwa game bukanlah ‘zat adiktif’ dan industri tidak boleh ditekan hanya karena masalah kecanduan.

Malah, pemerintah Korea Selatan juga baru saja meluncurkan 'Komite Khusus Game Jilid 2' pada 10 November untuk mendorong revisi undang-undang, memajukan eSport, dan mendukung developer game indie.

Larangan PUBG di Indonesia pun dianggap sensitif secara diplomasi. Apalagi, isu ini muncul hanya 10 hari setelah KTT APEC yang berlangsung awal November lalu, saat Presiden Prabowo dan Lee Jae-myung baru saja bertemu dan menegaskan kembali kerja sama erat di bidang pertahanan, termasuk proyek jet tempur KF-21.