Mini Drama AI Disusupi Judol hingga Pornografi, Komdigi Mulai Waspada

Uzone.id — Tren mini drama AI kini menjadi perhatian Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Pasalnya, sejumlah konten drama pendek tersebut diketahui memuat unsur pornografi, kekerasan seksual, hingga perjudian online.

Yang makin bikin khawatir, drama AI ini juga mengarah pengguna ke platform lain dengan konten berbayar dan minim sensor. Konten-konten ini sering kali ditemukan di media sosia dengan format yang dikemas secara kreatif untuk menarik perhatian pengguna.

“Kita mengamati munculnya konten-konten berupa drama pendek yang muncul dengan cukup gencar dan ramai di platform media sosial. Film-film ini digarap dengan cukup kreatif menggunakan teknologi artificial intelligence pada umumnya,” Wakil Menteri Komdigi, Nezar Patria saat ditemui awak media di Bogor, Jawa Barat, Jumat (23/10).

Menurut Nezar, persoalan muncul ketika media sosial hanya menjadi pintu masuk menuju platform lain yang menyediakan konten berbayar. Konten di platform tujuan tersebut bahkan disebut nyaris tanpa sensor.

Baca Juga :

Meutya Bantah Komdigi Batasi Konten Karhutla, Warga Diminta Lapor

“Dia (drama AI) hanya menggunakan media sosial sebagai gateway. Ketika pengguna mengeklik, mereka akan masuk ke platform berbeda yang berbayar. Kita melihat konten di sana nyaris tanpa sensor,” ungkap Nezar.

Komdigi kini mencermati kepatuhan platform digital yang menyebarkan konten tersebut, termasuk layanan yang belum terdaftar di Indonesia tetapi memanfaatkan media sosial untuk menjangkau pengguna Tanah Air.

Untuk memperkuat pengawasan, Komdigi pun bekerja sama dengan platform media sosial melalui dashboard bersama untuk memantau konten yang berpotensi melanggar hukum.

Baca Juga :

Warga China Sewakan Wajah untuk Drama AI, Bisa Dapat Rp1,2 Juta

Tak hanya itu, pemerintah juga harus memantau aplikasi atau layanan over the top (OTT) yang menjadi tujuan pengguna setelah mengeklik tautan dari konten drama pendek tersebut.

Komdigi kemudian berencana untuk melakukan kolaborasi dengan Lembaga Sensor Film (LSF) untuk memperkuat pengawasan. Menurutnya, LSF memiliki pengalaman dan pengetahuan dalam praktik penyensoran yang dapat menjadi masukan bagi pemerintah.

“Kita juga akan sangat senang sekali kalau bisa mendapat masukan dari Lembaga Sensor Film, yang kita tahu punya keahlian, sejarah yang panjang, dan pengetahuan yang mendalam tentang praktik penyensoran untuk konten-konten negatif seperti ini,” tutur Nezar.

Komdigi menilai koordinasi dengan LSF dan perusahaan teknologi diperlukan agar pengawasan konten digital dapat menjangkau lebih banyak platform, termasuk layanan yang tidak secara langsung menayangkan drama pendek AI di media sosial.